loading...
Ilustrasi pengamanan kotak suara

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar, melakukan pembukaan kotak suara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.

Pembukaan kotak suara tersebut dilakukan pada hari Senin (17/06/2019), serta disaksikan oleh Polres Karanganyar. Pembukaan kotak suara tersebut, tanpa dihadiri oleh Bawaslu Karanganyar.

Komisioner divisi teknis  KPU Karanganyar, Muhammad Maksum mengatakan pembukaan kotak suara ini dilakukan berdasarkan surat KPU Ritertanggal 14 Juni 2019 dalam rangka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) dan penyelesaian SITUNG pemilihan umum tahun 2019.

Menurut Maksum, kotak suara yang dibuka tersebut berisi dokumen penghitungan suara di tingkat TPS dan dokumen hasil rekapitulasi  penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.

Baca Juga :  Hanya 45 Menit, Pemakaman Ibunda Presiden Jokowi Berlangsung Cukup Khidmat. Jokowi dan Semua Pelayat Kenakan Masker

“Pembukaan kotak suara ini dilakuan lebih kepada pemenuhan SITUNG pemungutan suara. Kabupaten Karanganyar, untuk pemilihan legislatif belum mencapai 100 persen. Kita membuka kotak suara, terutama hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Dokumen tersebut kita ambil dan dilakukan scanning dan diupload di SITUNG,” kata Maksum, Selasa (18/06/2019).

Dijelaskannya, pembukaan kotak suara ini dilakukan untuk mensinkronkan antara dakumen SITUNG dengan data yang ada di kotak suara.

“Perlu ada sinkronisasi data,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Karanganyar, Nuning Ritwanita Priliastuti menyampaikan pembukaan kotak suara tersebut, dalam rangka persiapan alat bukti gugatan Partai Berkarya ke MK.

Mengenai ketidakhadiran Bawaslu saat pembukaan kotak suara, Nuning menegaskan ketidakhadiran tersebut  berdasarkan hasil konsultasi dengan Bawaslu Jawa Tengah.

Baca Juga :  Data Terbaru Kasus Corona Karanganyar, 8 Pasien Dirawat di Ruang Isolasi RSUD. Total Masih Ada 22 ODP dan 3 Pasien PDP, Satu Pasien Dirujuk ke Moewardi Solo

“ Memang betul ada pembukaan kotak suara namun kami tidak hadir. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Bawaslu Jawa Tengah, pembukaan ktak suara tersebut,atas perintah MK. Karena ada perintah dari Bawaslu Jawa Tengah, maka kami tidak hadir dan tidak menandatangani berita acara,” tandasnya. Wardoyo