loading...
Loading...
Foto/Humas

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM-  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diwajibkan mendapat pendampingan atau fasilitasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Terkait hal itu, Pemkab Karanganyar juga melakukan fasilitasi dalam rangka penyusunan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023.

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan secara normal, paling lama 6 bulan RPJMD harus sudah ditetapkan. Sekalipun secara politis sudah mendapat persetujuan bersama oleh DPRD, akan tetapi sekarang harus mendapat fasilitasi oleh Gubernur.

Baca Juga :  Modal Sinergitas dan Komitmen, Kapolres AKBP Arif Budiman Optimis Bawa Polres Jepara Tatap Predikat Zona WBBM

Atas aturan itulah, RPJMD Karanganyar yang sudah disusun belum bisa langsung disahkan.

“Malam ini nanti kita akan didampingi oleh Kementrian, agar nantinya segera disahkan oleh Gubernur,” paparnya kemarin.

Yuli mengakui memang ada beberapa urusan-urusan yang masih kecer belum tercover. Menurutnya hal itu akan segera diselesaikan dengan segera.

Baca Juga :  Perdaya Ibu Muda, Begal Sadis Dibekuk Polres Karanganyar. Korban Dipukul dan Dibenturkan Setang, HP Dirampas Paksa

Termasuk urusan RPJMD yang memang juga diminta segera. Agar Kabupaten Karanganyar kembali mendapat Sakep dengan nilai A, semua organisasi perangkat daerah harus bekerja dengan maksimal.

“Kemarin Alhamdulillah dari WTP nilainya sudah A, ini berarti bagus sekali untuk pemerintahan,” jelas Juliyatmono.

Baca Juga :  Finalis Putra-Putri Lawu 2019 Diminta Jadi Agen Promosi Pariwisata Karanganyar. Begini Pesan Bupati! 

Ditambahkan, kewenangan evaluasi memang berada di kementerian selama 5 tahun. Menurutnya sengaja Pemkab menghendaki pendampingian agar nanti saat indikatornya dimasukkan Sakep bisa bagus. Wardoyo

 

Iklan
Loading...