loading...
Loading...
Foto/Humas

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diwajibkan mendapat pendampingan atau fasilitasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Terkait hal itu, Pemkab Karanganyar juga melakukan fasilitasi dalam rangka penyusunan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023.

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan secara normal, paling lama 6 bulan RPJMD harus sudah ditetapkan. Sekalipun secara politis sudah mendapat persetujuan bersama oleh DPRD, akan tetapi sekarang harus mendapat fasilitasi oleh Gubernur.

Atas aturan itulah, RPJMD Karanganyar yang sudah disusun belum bisa langsung disahkan.

Baca Juga :  Ranting Pohon di Matesih Tewaskan Warga, Camat Imbau Lapor PLN Sebelum Memotong. Ini Tujuannya!

“Malam ini nanti kita akan didampingi oleh Kementrian, agar nantinya segera disahkan oleh Gubernur,” paparnya kemarin.

Yuli mengakui memang ada beberapa urusan-urusan yang masih kecer belum tercover. Menurutnya hal itu akan segera diselesaikan dengan segera.

Termasuk urusan RPJMD yang memang juga diminta segera. Agar Kabupaten Karanganyar kembali mendapat Sakep dengan nilai A, semua organisasi perangkat daerah harus bekerja dengan maksimal.

“Kemarin Alhamdulillah dari WTP nilainya sudah A, ini berarti bagus sekali untuk pemerintahan,” jelas Juliyatmono.

Baca Juga :  Kerusakan Hutan Lawu Jadi Sorotan Nasional, Perhutani Angkat Bicara. Ungkap Ternyata Ada 21 Mitra Yang Memanfaatkan Hutan Mulai Cafe dan Wisata!

Ditambahkan, kewenangan evaluasi memang berada di kementerian selama 5 tahun. Menurutnya sengaja Pemkab menghendaki pendampingian agar nanti saat indikatornya dimasukkan Sakep bisa bagus. Wardoyo

 

Loading...