loading...
Loading...
Tempo.co

JAKARTA, Joglosemarnews.com – Adalah hal yang wajar jika partai-partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin memibta jatah kursi menteri.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Jusuf Kalla (JK).

Pasalnya, kata JK, partai-partai tersebut telah memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf saat pemilu 2019.

“Ya, partai pendukung presiden, yang dapat kursi di DPR, berhak mendapat jatah menteri. Itu berhak karena juga pemerintah butuh dukungan di DPR. Kalau mereka tidak ada wakil di kabinet, bagaimana pemerintah mendapat dukungan di DPR dari partai bersangkutan,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Baca Juga :  Surya Paloh Dicurigai Ancam Jokowi Jika Sampai Terbitkan Perpu KPK

JK berujar partai boleh saja meminta jatah kursi menteri sebanyak-banyaknya. Namun, partai tidak boleh lupa bahwa keputusan pengisian posisi menteri adalah hak prerogatif presiden terpilih Joko Widodo.

“Silakan saja (mengusulkan). Tapi yang menentukan siapa, berapa, itu Presiden. Selama parpol mengusulkan, itu silakan saja. Keputusan siapa dan berapa itu kan tergantung perolehan kursi di DPR dan kapasitas yang dibutuhkan, karena harus profesional walaupun jadi menteri,” kata JK.

Baca Juga :  Mulai Besok Hingga 20 Oktober 2019, Demo Mahasiswa Dilarang

Setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai presiden dan wapres terpilih, Joko Widodo-Ma’ruf Amin memiliki pekerjaan rumah untuk menyusun nama-nama menteri yang akan mengisi Kabinet Kerja Jilid II.

Seluruh partai koalisi pengusung pasangan nomor urut 01 itu menginginkan jabatan elit di 33 kementerian dan sejumlah lembaga pemerintahan non-kementerian sebagai bentuk “balas budi” atas dukungan yang diberikan selama pemilu presiden. Mereka berlomba masuk sebagai menteri.

Baca Juga :  Anak Kepala Sekolah Mengamuk, Ancam Guru yang Protes Kinerja Ayahnya

www.tempo.co

Loading...