JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Kementerian Baru Hanya Pemborosan Jika Tak Perhatikan Beberapa Hal Ini

Tempo.co
Madu Borneo
Madu Borneo
Madu Borneo

861080 720 1
Tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM
Presidwn terpilih, Joko Widodo (Jokowi) bakal membentuk kementerian baru, yakni kementerian investasi.

Terkait dengan hal itu, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, Presiden Jokowi mesti memiliki target yang jelas bila ingin membentuk kementerian investasi.

Sebab, bila tak dihitung matang, upaya tersebut malah berbuntut pemborosan.

“Kalau membentuk kementerian itu kan berarti inputnya, infrastruktur dan sebagainya, besar. Kalau output yang didapat tidak sesuai dengan input ya pemborosan,” ujar Faisal saat dihubungi pada Kamis (15/8/ 2019).

Namun, ia tak menampik langkah Jokowi bakal menjadi tepat bila Presiden bisa menjanjikan output yang signifikan.

Baca Juga :  Pengamat: Pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar Diduga Terkait Pilpres 2024

Misalnya memastikan bahwa investasi digital yang digadang-gadang menjadi fokus kinerja utama kementerian bakal membuahkan hasil signifikan.

Presiden Jokowi sebelumnya memang mengumumkan bakal mengubah formasi susunan Kabinet Indonesia Kerja II, salah satunya membentuk kementerian investasi. Kementerian ini akan berfokus menangani investasi digital.

Faisal berpendapat, selain menimbang output dan inputnya, Jokowi semestinya dapat menjelaskan definisi kementerian investasi secara detail.

Sebab, saat ini, negara telah memiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal. Keduanya, kata Faisal, mesti benar-benar memiliki perbedaan fungsi lantaran tugasnya sama-sama mengurus investasi.

“Harus dilihat apakah (membangun) kementerian investasi bisa lebih efektif dibandingkan dengan sebelumnya. Lalu apa peran tambahannya sebagai kementerian,” ujar Faisal.

Baca Juga :  Kesal Sering Dibentak, Pria Ini Bunuh Kakak Kandungnya dengan Tabung Gas Melon, Lalu Menguburnya di Rumah Kontrakan

Sebenarnya, kata dia, pemerintah bisa merestrukturisasi BKPM dengan cara mempertebal fungsi lembaga ketimbang membangun kementerian baru.

Pengembangan investasi digital pun mesti dipandang secara komprehensif. Ia melihat persoalan investasi di sektor tersebut tak akan ujuk-ujuk kelar setelah pemerintah membentuk kementerian.

Faisal menyayangkan pemerintah hanya berfokus pada investasi digital. “Mestinya kita butuh investasi sampai ke sektor riil. Akan sangat disayangkan kalau fokusnya hanya itu (digital),” ucapnya.

Meski begitu, ia tak menampik baru-baru ini investasi digital yang masuk ke Indonesia cukup berkembang. Tren Information and Communication of Technology atau ICT yang meningkat bisa dilihat dari pertumbuhan start up.

www.tempo.co