JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

Pimpin DPD KAI Jateng, Asri Bertekad  Bantu Masyarakat Kecil Pencari Keadilan dan Pengawalan Dana Desa 

Asri Purwanti bersama Ketua KAI Pusat, Erman, seusai pelantikan Pengurus DPD KAI Jateng, Sabtu (3/8/2019). Foto/Wardoyo

IMG 20190803 212031
Asri Purwanti bersama Presiden KAI Pusat, Erman Umar seusai pelantikan Pengurus DPD KAI Jateng, Sabtu (3/8/2019). Foto/Wardoyo

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Advokat perempuan asal Solo, Asri Purwanti mencatat sejarah dengan terpilih sebagai Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Jateng periode 2019-2024.

Srikandi advokat asal Kota Bengawan itu pun bertekad akan mengembalikan marwah KAI serta lebih konsern membantu masyarakat kecil pencari keadilan yang tidak mampu.

Selain itu, ia juga akan memberikan pengawalan dan pendampingan terhadap penggunaan dana desa agar tepat sasaran.

Pelantikan Asri dilaksanakan di Lorin Solo Hotel, Sabtu (3/8/2019)) oleh dewan pimpinan Pusat KAI. Pelantikan dihadiri oleh Presiden KAI, Erman Umar, perwakilan Kapolda Jateng, Kejati Jateng, Kapolres se-Soloraya, Kejari, hingga PN se-Soloraya.

Baca Juga :  Sembilan dari 25 Pegawai Kejari Karanganyar Dinyatakan Sembuh dari Covid-19, Namun Masih Harus Isolasi Mandiri

Usai pelantikan, Asri menyampaikan dirinya siap mengemban amanah sebaik mungkin untuk menjalankan organisasi sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

“Kami juga ingin mengembalikan marwah KAI, menjadi KAI yang bermartabat, profesional, sehingga dapat mewujudkan Advokad Officium Nobile, jangan biarkan sebutan Officium Nobile hanya menjadi huruf mati,” paparnya.

Pihaknya akan fokus pada beberapa aspek diantaranya mendorong peningkatan kemampuan anggotanya melalui berbagai pelatihan, workshop juga seminar.

Baca Juga :  23 Korban Gempa Sulawsi Barat Asal Karanganyar Dipulangkan

Kemudian, lebih memaksimalkan memberikan bantuan  hukum bagi masyarakat kecil pencari keadilan yang tidak mampu berdasarkan undang-undang.

Selain itu, Asri juga memiliki berbagai program lain seperti pembaharuan dan pembangunan hukum di berbagai tingkatan mulai dari desa, kabupaten/kota, nasional maupun internasional.

“Termasuk melanjutkan program yang telah kami lakukan dalam rangka penyuluhan hukum bagi masyarakat di pedesaan khusus dalam pengawalan aspek hukum dana desa yang sudah kami lakukan di beberapa daerah,” pungkasnya. Wardoyo