loading...
Loading...
Tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM
Merasa sebagai produk dari pemilihan presiden secara langsung, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal berseberangan sikap dengan partainya, PDIP soal amandemen UUD 1945.

Dia mengisyaratkan menolak amandemen terbatas UUD 1945 untuk mengembalikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menghidupkan kembali menjalankan Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN.

“Saya ini kan produk pemilihan langsung,” ujar Jokowi ketika makan siang bersama para pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Jokowi menyatakan, GBHN juga tidak diperlukan lagi. Alasannya, zaman bergerak dengan cepat dan dinamis sehingga harus direspons dengan cepat.

Menurut dia, GBHN tidak memiliki kemampuan untuk menjawab perkembangan zaman tersebut. la pun menuturkan, arah pembangunan sebenarnya sudah diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Nasional (RPJMN dan RPJPN).

Baca Juga :  Zulkifli Hasan Diklaim Tak Dikehendaki Lagi Jadi Ketum di Partai Matahari Terbit

MPR merancang amendemen kelima UUD 1945 sejak tahun lalu. Rencana perubahan konstitusi ini didasari keinginan sejumlah partai politik untuk menghadirkan kembali GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Mereka berpendapat GBHN penting untuk menyelaraskan visi dan misi pembangunan. Mayoritas partai di parlemen dikabarkan telah menyepakati amendemen terbatas ini.

Masa jabatan parlemen periode 2014-2019 yang sudah hampir habis membuat pembahasan amendemen dilimpahkan kepada anggota MPR periode 2019-2024.

Dalam rekomendasi hasil Kongres V PDIP di Sanur, Bali, pekan lalu, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu juga kembali menegaskan perlunya amandemen UUD 1945 untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional dengan menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan GBHN.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan amendemen terbatas merupakan tanggung jawab partainya untuk memberikan arah dan kepastian pembangunan nasional.

Baca Juga :  Reuni 212 Diawali dengan Salat Tahajud Berjamaah di Monas

Ia mengatakan, amendemen tersebut justru akan menjadi warisan kepemimpinan Jokowi yang visioner.

“Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan, apa yang telah dilakukan presiden justru akan menjadi dasar bagi rancangan haluan negara tersebut,” kata Hasto lewat keterangan tertulis, kemarin.

la juga menjamin amendemen tersebut tak akan melemahkan sistem presidensial.

www.tempo.co

Loading...