JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Saut Situmorang Mundur, Sulitkan DPR Bahas Revisi UU KPK

Warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menabur bunga di kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019) / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  – Mundurnya Saut Situmorang dari jabatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta peangembalian kewenangan pengelolaan KPK kepada presiden akan menyulitkan DPR dalam melakukan pembahasan revisi UU KPK.

Hal itu disampaikan oleh politikus Partai NasDem, Zulfan Lindan. Dia menyayangkan langkah Saut Situmorang yang mundur dari jabatan Wakil Ketua KPK.

Zulfan berharap, komisioner KPK bisa tetap solid melakukan seluruh pekerjaannya sampai akhir masa jabatan, Desember 2019.

Baca Juga :  Tak Semua Hotel Mau Jadi Tempat Karantina Pasien Positif Covid-19, PHRI: Masalah Branding hingga Rendahnya Harga Sewa Kamar oleh Pemerintah

“Ini kan ibarat perang, mau perang tapi geletak senjata. Ini bahaya. Padahal harapannya tegar sampai titik darah penghabisan,” ujar Zulfan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/9/ 2019).

Zulfan menilai, sikap KPK justru menyulitkan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membahas revisi UU KPK.

“Ini kan menyulitkan kami. Gimana mau panggil? Siapa yang kami panggil? Ya paling tinggal dua lagi kan,” katanya.

Baca Juga :  Kasus Klinik Aborsi Ilegal Jalan Percetakan Negara: Polisi Sebut Proses Menggugurkan Janin Hanya 5 Menit

Sebagaimana sikerahui, revisi UU KPK inisiatif DPR telah menimbulkan pro dan kontra banyak kalangan. KPK menilai revisi ini melemahkan lembaga antisurah. Selain itu KPK merasa tidak dilibatkan sejak awal.

Pimpinan KPK bersikap menyerahkan pengelolaannya kepada Presiden Joko Widodo. Ketua KPK Agus Rahardjo meminta Jokowi dan DPR mengundang para pimpinan KPK untuk membahas poin-poin dalam revisi UU KPK.

www.tempo.co