loading...
Loading...

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Aksi demontrasi mahasiswa kini mulai dilarang hingga pelaksanaan pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi – Ma’ruf Amin) tanggal 20 Oktober 2019 besok.

Demikian ditegaskan oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono. Dia mengatakan, pemberitahuan demo mahasiswa ataupun masyarakat tidak akan diproses. Larangan itu berlaku untuk sekitar lingkungan gedung MPR/DPR di Senayan, Jakarta.

“Sehingga, kalau ada unjuk rasa, bahasanya tidak resmi atau ilegal,” ujar Eko seusai mengikuti rapat koordinasi pengamanan pelantikan presiden bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin (14/10/2019).

Saat pelantikan presiden 20 Oktober mendatang, Pangdam Eko yang akan berperan sebagai pimpinan sektor keamanan dan akan berlaku Protap Waskita (pengamanan presiden). Polda Metro Jaya dan Mabes Polri juga akan turut membantu mengamankan acara tersebut.

Baca Juga :  Entah Apa Maksudnya???, Viral Dua Cewek Cantik Seksi di Mojokerto Berkeliling Kota Sambil Mandi dan Keramas di Atas Motor

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono mengatakan, terkait larangan unjuk rasa pada 15-20 Oktober ini, pihaknya akan mengambil diskresi untuk tidak memberikan surat pemberitahuan unjuk rasa.

“Tujuannya agar situasi tetap kondusif. Saat pelantikan, beberapa kepala negara akan hadir beserta utusan-utusannya. Kita hormati itu agar bangsa kita dikenal bangsa beradab dan santun,” ujar Gatot.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan dilakukan pada 20 Oktober 2019. Pelantikan dilakukan pukul 14.00 WIB.

Baca Juga :  Saut Situmorang: Radikalisme Bisa Muncul Karena Korupsi

Sebanyak 27.000 personel TNI-Polri akan dikerahkan untuk menjaga pelantikan. Seluruh personel akan mengamankan tempat-tempat sentral di Jakarta. Pelantikan itu sendiri akan digelar di Kompleks Parlemen.

www.tempo.co

Loading...