Pilkada Serentak Jateng, Gubernur dan Kapolda Awasi 2 Potensi Kerawanan Ini!

MAGELANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengidentifikasi dua titik rawan keamanan menjelang Pilkada serentak 2020, yakni keamanan berbasis isu lokal dan siber.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 TNI-Polri Jawa Tengah di Hotel Atria, Magelang, Kamis (6/2/2020).

Selain Pangdam IV Diponegoro dan Kapolda Jateng, hadir dalam rapim tersebut seluruh kapolres dan komandan kodim (Dandim) se-Jawa Tengah.

“Kami mengidentifikasi seluruh potensi persoalan yang sifatnya lokal maka ini hadir juga Kapolres dan Dandim. Kita sampaikan semuanya indikasi-indikasi yang mesti diamankan,” kata Ganjar.

Ganjar lantas mengutarakan beberapa persoalan isu lokalitas yang bisa jadi pemicu memanasnya situasi. Dari persoalan calon tunggal hingga isu warisan proses politik sebelum Pilkada, seperti Pilpres sampai Pilkades.

“Kita langsung mengidentifikasi potensinya apa. Sekarang kita identifikasi agar lokalitas itu bisa kita antisipasi sejak awal,” katanya.

Sementara untuk pengamanan daring, Ganjar menyebut bakal dilakukan patroli siber yang digawangi oleh pihak kepolisian.

Dia berharap masyarakat tidak memancing ataupun terpancing oleh isu-isu di media sosial yang belum jelas juntrungannya.

“Semua masih potensi. Ini yang kita waspadai. Tapi kalau kita lihat, sekarang secara nasional sudah adem ayem semoga ini menular ke daerah. Tapi ya jangan mancing-mancing,” katanya.

Pilkada Jateng 2020 bakal dilaksanakan pada bulan September mendatang. Terdapat 21 daerah yang bakal melaksanakan.

Kapolda Jawa Tengah, Irjen Rycko Amelza Dahniel mengatakan untuk sisi pengamanan Polda Jateng bakal menerjunkan 2/3 dari seluruh personel yang dimiliki.

Selain itu akan mendapat backup-an dari Kodam IV Diponegoro sebanyak 1/3 pasukan dari total 26 ribu personel.

“Isu lokal akan sangat beragam, saya minta Kapolres Dandim, KPU dan Parpol harus bekerja sama. Bukan hanya konvensional, karena itu tidak mungkin. Harus digital, medsos terutama,” kata Rycko.

Pihak pengelola keamanan, khususnya kepolisian dan berkaitan dengan siber, lanjut Rycko, perlu mengadakan patroli siber sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Patroli siber sudah ada direktorat siber Sekarang rutin kita lakukan terus patroli. Hampir semua wilayah merata rawan,” kata Rycko. JSnews