JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Kasus Surat Jalan Joko Tjandra, Polri Membuka Kemungkinan Peran Pihak Lain

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri, Brigadir Jenderal (Brigjen) Argo Yuwono / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Mabes Polri membuka kemungkinan peran pihak lain selain Brigadir Jenderal (Brigjen) Prasetyo Utomo dalam pemberian surat jalan kepada buron kelas kakap, Joko S Tjandra.

Karena itu, meski Brigjen Prasetyo Utomo telah ditahan, pemeriksaan bakal terus dilanjutkan, dan tidak hanya akan berhenti di Prasetyo Utomo.

Diketahui, Brigjen Prasetyo Utomo sendiri  menerbitkan surat jalan Joko Tjandra tanpa sepengetahuan pimpinan. Hal itu diketahui dari pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri terhadap Prasetyo.

“Kepala Biro inisiatif sendiri dan tidak seizin pimpinan, jadi membuat sendiri,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2020).

Baca Juga :  Suami Jaksa Pinangki Diperiksa Kejagung Terkait Kasus TPPU yang Melibatkan Isterinya

Namun Argo memastikan penyidik Div Propam tidak akan berhenti sampai di Prasetyo. Polri akan mendalami apakah ada keterlibatan pihak lain dalam insiden ini.

“Akan didalami kira-kira apakah ada keterlibatan pihak lain atau tidak. Kalau memang ada, akan kami proses, periksa,” ucap Argo.

Propam juga mendalami motif Prasetyo. Argo mengatakan pemeriksaan terhadap Prasetyo belum selesai, sehingga motif menerbitkan surat jalan masih tak diketahui.

Baca Juga :  Hari Ini Pasien Sembuh dari Covid-19 Bertambah 3.207

Dinyatakan bersalah, Prasetyo Utomo kini ditahan di ruangan khusus selama 14 hari selama menjalani proses pemeriksaan. Ia dinyatakan melanggar aturan oleh Div Propam.

“Mulai Rabu malam ini, BJP PU (Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo) ditempatkan di tempat khusus selama 14 hari,” ujar Argo.

Prasetyo juga telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Ia kini dimutasi sebagai Perwira Tinggi Pelayanan Masyarakat. Pencopotan jabatan terhadapnya dilakukan usai Divisi Propam memeriksa sejak Rabu pagi, 15 Juli 2020.

www.tempo.co