JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

Ditemukan Data 894 Warga Karanganyar Tercatat Punya NIK Ganda dan Invalid. KPU Setorkan ke Provinsi Jelang Vaksinasi Covid-19

Ilustrasi vaksin Covid-19. Foto: pexels.com

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – KPU Kabupaten Karanganyar menyetorkan data ganda dan invalid DPT Pemilu 2018 ke KPU pusat melalui KPU Provinsi Jawa Tengah.

KPU berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Hasilnya, terdapat 500-an data ganda dan 394 data invalid.

Dikatakannya, data invalid muncul karena nomor KK dan NIK belum sesuai dengan ketentuan penomoran.

“Kasusnya pada 2019 lalu. Terdata di tempat asal namun pindah memilih ke kabupaten/kota dan antarprovinsi. 500-an data ganda ini sudah ditindaklanjuti help desk Pemprov dan Disdukcapil,” papar Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Karanganyar, Kustiyono, Kamis (11/2/2021).

Baca Juga :  Hari H Lebaran,  Polres Karanganyar Sita Dua Unit Mesin Judi Penyedot Uang  Fitrah

Ia mengatakan sesuai aturan vaksinasi Covid-19, sasarannya mulai usia 17 tahun.

Oleh Kementrian Kesehatan, KPU dianggap instansi paling tepat memiliki data warga genap usia 17 tahun ke atas, mengingat data kependudukan dipakai menentukan DPT pemilu.

“Pada Rakornas di Jakarta secara virtual antara KPU pusat dan KPU kabupaten/kota se Indonesia disepakati membantu Kemenkes dalam data calon penerima vaksinasi. KPU yang baru saja menyelenggarakan Pilkada maupun tidak, ikut dilibatkan,” kata Kustiyono.

Ketua KPU Karanganyar, Triastuti Suryandari mengatakan data ganda dan invalid sudah disetorkannya ke KPU pusat melalui KPU provinsi.

“Sudah fix dan kita kirimkan ke pusat melalui KPU provinsi. Sebelum deadline tanggal 11 Februari sudah selesai,” jelasnya.

Baca Juga :  Tim Sidak Karanganyar Dibikin Terkaget-Kaget, Ada Penyedap Rasa Kedaluwarsa 2017 Masih Dijual Bebas. Ada Obat Daftar G dan Keras Juga Dijual di Kios Sayuran

Sebagaimana diberitakan, pemerintah melakukan vaksinasi sinovac ke warganya secara bertahap. Prioritas pertama ke nakes, selanjutnya ke pelayan publik, pejabat, TNI/Polri dan pegawai negeri. Baru kemudian ke masyarakat sipil.

Mengenai hal ini, lanjut Triastuti, ia mengaku bukan ranahnya ikut mengintervensi.

“Kami hanya sajikan data. Kemenkes mungkin menggandeng mitra lain untuk klasifikasi calon penerima vaksinasi,” jelasnya.

Terkait data ganda dan invalid, jumlahnya tidak sampai 1 persen dari total pemilih pada pemilu terakhir di Karanganyar. Saat itu terdata 695.027 pemilih. Wardoyo