Berikan Apresiasi, Pimpinan KPK Sebut Program Kartu Prakerja Jadi Best Practice bagi Program Nasional Lainnya

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Program Kartu Prakerja mendapatkan apresiasi secara khusus oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, menurut pimpinan lembaga antirasuah tersebut, program Kartu Prakerja menjadi best practice dan pilot project program nasional lainnya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Pimpinan KPK memberi apresiasi untuk program Kartu Prakerja yang terus menerus memperbaiki tata kelola,  mengikuti aturan, menetapkan SOP dan bersifat transparan.

“Persaingan dalam program ini juga bersifat terbuka dan insentifnya benar-benar sampai ke tangan penerima,” jelas Menko Airlangga, seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.

Di samping itu, lanjut Airlangga, seluruh rencana aksi dan saran KPK juga telah diimplentasikan dalam program tersebut.

“Pimpinan KPK memandang program Kartu Prakerja menjadi contoh best practice dalam mengelola suatu program besar dengan lingkup 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan meminimalisir banyak persoalan. Program ini dapat menjadi pilot project bagi program-program lainnya,” beber Airlangga.

Menko Airlangga menjelaskan, kuota program Kartu Prakerja per provinsi dibobot menurut jumlah pengangguran, kondisi kasus Covid-19, dengan lowongan pekerjaan sama seperti sebelumnya.

“Mempertimbangkan aspek pemerataan, ke depannya kuota akan dibagi secara proporsional. Program ini bersifat inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” jelas Menko Airlangga.

Seiring dengan perjalanan waktu, demikian Airlangga, sosialisasi program Kartu Prakerja berjalan semakin baik.

Terbukti pada tahun 2020 penerima Program Kartu Prakerja dari wilayah Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua relatif kecil. Namun pada semester I tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan.

Untuk memberikan layanan yang maksimal, pemerintah daerah diminta untuk selalu memberikan bimbingan, pendampingan pendaftaran serta fasilitas elektronik dan akses internet.

Hal itu selaras dengan isi Surat Edaran (SE) Mendagri No. 560/2020 tanggal 13 April 2020 tentang pelayanan pendaftaran Kartu Prakerja.

Di samping itu, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja juga bekerja sama dengan KADIN/APINDO dan BP2MI dalam memberikan pendampingan.

Pendampingan diberikan pula kepada para manajer HRD dan perangkat UPT BP2MI Daerah agar mereka dapat mengarahkan pekerja yang terkena PHK dan PMI Purna untuk mendaftar program Kartu Prakerja secara online.

Sebagaimana diketahui, pendaftar Program Kartu Prakerja terbuka bagi semua WNI yang berusia 18 tahun ke atas. Mereka terdiri dari pencari kerja, lulusan baru, korban PHK, karyawan maupun pelaku wirausaha namun tidak sedang mengikuti pendidikan formal dan tidak tercatat di DTKS Kemsos.

Pendaftar juga bukan penerima BSU, BPUM, bukan TNI/Polri, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa, Komisaris BUMN/BUMD, Anggota DPR maupun DPRD.

Melihat minat masyarakat  cukup tinggi, demikian Menko Airlangga, maka pemerintah berupaya melanjutkan Program Kartu Prakerja, yang disertai dengan peningkatan kualitas agar memberikan dampak positif yang lebih optimal.

Kini, program Kartu Prakerja Gelombang 18 telah dibuka kembali, dan ditargetkan bagi 800.000 penerima dari seluruh Indonesia.

Berikut skema Program Kartu Prakerja Semester 2 tahun 2021:

• Bantuan pelatihan sebesar Rp 1.000.000
• Dana insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2.400.000 yang akan diberikan sebesar Rp 600.000 selama 4 bulan

• Dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150.000 yang dibayarkan sebesar Rp 50.000 setiap survei

• Demi pemerataan, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerima (tidak berulang)

• Penerima Kartu Prakerja dapat memilih pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan Lembaga Pelatihan yang dapat diakses melalui 7 platform digital.

Pendaftaran Program Kartu Prakerja hanya bisa dilakukan melalui situs resmi Program Kartu Prakerja di www.prakerja.go.id dengan update informasi bisa diikuti di Instagram @prakerja.go.id.

Untuk menjamin dan melindungi masyarakat dari kemungkinan penipuan yang mengatasnamakan Program Kartu Prakerja, Menko Airlangga memberi arahan kepada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dan Bareskrim Polri untuk bekerja sama dan melakukan pendampingan keamanan sistem, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang aman dan lebih baik.

Saat ini, Airlangga menambahkan, Pemerintah juga sedang mempersiapkan Program Kartu Prakerja yang dapat diikuti secara offline. Lembaga vokasi yang ada juga ke depannya akan digandeng untuk memaksimalkan pemberian pelayanan Program Kartu Prakerja.

Peningkatan kualitas itu terus dilakukan tidak hanya untuk kualitas SDM tetapi juga diharapkan bisa sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan secara lebih cepat.

Melihat besarnya dampak positif yang terus dirasakan oleh masyarakat dan meningkatnya jumlah peminat yang mendaftar, Pemerintah meyakini bahwa Program Kartu Prakerja di masa depan dapat bertransformasi dan dikelola dalam wadah yang lebih besar. Suhamdani