JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Ngamuk-Ngamuk, Kunjungan Mensos Risma ke Sragen Ternyata Tak Disambut Bupati dan Semua Pejabat. Ada Apa Gerangan?

Mensos, Tri Rismaharini saat marah karena mendapati ada data bansos PKH yang beda dan ribuan jatah belum tercairkan pada rapat koordinasi dengan pimpinan BNI dan pendamping PKH berbagai daerah di Sragen, Jumat (20/8/2021). Foto/Wardoyo
   

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kunjungan Menteri Sosial, Tri Rismaharini ke Sragen, Jumat (20/8/2021) memang menyajikan beragam cerita.

Selain amukan khas Risma kepada pejabat bank dan petugas karena banyak bansos yang belum dicairkan, kunjungan itu juga menyisakan cerita menarik.

Ternyata, kedatangan mantan Walikota Surabaya ke Sragen itu justru tanpa sambutan dan pendampingan dari pimpinan daerah dan pejabat di Sragen.

Selama hampir 4 jam di Sragen dari menggelar rakor hingga menyalurkan bantuan ke penyandang difabel, Risma hanya didampingi pejabat jajarannya, pimpinan BNI, dan dua anggota DPR RI, Paryono dan Endang Maria.

Sementara, Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati yang biasanya kompak bersama seluruh jajaran eselon II menyambut dan mendampingi kunjungan, tidak tampak hadir.

Wabup Suroto, Sekda Tatag Prabawanto hingga pejabat eselon II lainnya juga tak ada satupun yang datang. Hanya PLT Kepala Dinsos, Yuniarti yang menyusul hadir saat Risma membagi bantuan di Kelurahan Nglorog, Sragen.

Usut punya usut, ternyata Bupati dan jajaran memilih mendampingi Deputi yang menggelar vaksinasi di Desa Sepat, Masaran.

Mengapa kunjungan pejabat sekelas menteri, justru seolah dicuekin?

“Karena memang nggak ada koordinasi dengan pemerintah daerah,” kata Sekda Tatag Prabawanto ditanya alasan tidak ada pejabat teras yang hadir di kunjungan Mensos.

Mensos Risma merampungkan kunkernya sekitar pukul 16.30 WIB. Selepas rakor membahas penyaluran bansos, ia sempat membagikan bantuan kepada difabel dan warga tidak mampu di Kelurahan Nglorog.

Kepada wartawan, Risma mengaku kedatangannya ke Sragen memang untuk mengklarifikasi adanya bantuan kepada ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan.

“Ada laporan, ribuan penerima bantuan belum cair bantuannya. Ini kan bantuan untuk rakyat miskin ya. Saya perlu mendengarkan laporan beberapa pihak terkait dimana sebenarnya masalahnya,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Mensos membuka forum klarifikasi terhadap semua pihak yang terkait dengan pencairan bansos baik Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako.

Baca Juga :  ASN Sragen Mendapatkan Layanan Penukaran Uang Baru dari Bank Indonesia Solo

Rapat dadakan itu benar-benar menjadi mimpi buruk bagi pimpinan Bank BNI selaku bank penyalur bantuan sosial (Bansos).

Pasalnya, mereka menjadi sasaran semprot menteri yang dikenal dengan gayanya yang ceplas-ceplos dan keras jika menemukan ketidakberesan itu.

Menteri yang akrab disapa Bu Risma itu juga menunjukkan “amukannya” saat mendapati ribuan jatah bansos PKH dan BPNT yang belum bisa dicairkan di Sragen.

Di Kabupaten Sragen pada penyaluran Tahap 2 yakni bulan April-Juni terdapat 37.225 KPM dimana ada 2.517 yang belum cair karena buku tabungannya terblokir.

Mendapati fakta itu, Mensos langsung naik pitam. kepada perwakilan Bank BNI dan pendamping mengapa begitu banyak KPM yang belum menerima bantuan.

“Saya minta tolong pak. Hari ini juga bisa selesai. Kalau kartunya belum didistribusikan, ayo kasih ke saya. Sekarang juga saya antar ke rumah KPM,” kata Mensos kepada Pimpinan BNI Sragen, Husni Imawan.

Bu Risma makin menjadi ketika mendapati ada perbedaan data jumlah PKH yang belum cair dan terblokir. Ia pun langsung mencecar pimpinan BNI Sragen kapan bisa menyelesaikan selisih data itu.

Saat ditanya, pimpinan BNI menjawab bulan ini. Tak terima, Risma kembali menantang agar lebih cepat.

“Suwe Pak kalau bulan ini. Ini masih 2 minggu. Saya minta bisa dicek di lapangan. Ya pak ya. Berarti saya besok sudah bisa tahu jawaban,” ujar Risma.

Risma kemudian mencecar kembali soal 1.829 rekening KPM yang terblokir. Ia menanyakan apakah uangnya masih di bank BNI. Pertanyaan itu dijawab Husni dengan uang masih ada di bank.

Risma kemudian meminta pihak BNI mengadakan rekonsiliasi atau pencocokan data dengan pendamping dan harus clear sore ini.

Berikutnya, 17 KPM tahap 1 dan 1.926 KPM tahap 3 yang belum bisa cair jadi sasaran mengapa bisa terjadi dan apa penyebabnya.

Baca Juga :  Terbaik, Bank Djoko Tingkir Sragen Tetap Konsisten Kembali Meraih Penghargaan TOP BUMD Tahun 2024 Golden Trophy

Risma pun memberikan penegasan bahwa ribuan bansos yang belum bisa cair itu harus segera dicairkan karena itu hak orang-orang miskin.

“Kalau kita nggak profesional kan susah. Kapan mau menyelesaikan seperti ini. Ini masalahnya untuk orang miskin. Mereka sehari makannya tergantung dari ini (bansos). Saya minta kalau hari ini ya paling tidak Minggu depan sudah clear dan bisa dicairkan,” tegasnya.

Risma kemudian terusik dengan laporan adanya 667 PKH yang juga belum terdistribusi. Dari penjelasan bank, memang tidak semuanya bisa tersalur karena terblokir rekeningnya dan sebagian memang belum dicairkan oleh KPM.

Mendengar jawaban itu, Risma menyangkal jika PKH itu belum cair karena KPM tidak mencairkan.

“Nggak mungkin orang gak mau duit itu Pak. Pasti dia butuh duit. Pertanyaan saya kenapa nggak nyampek. Tolong dievaluasi ya, apalagi kita berikan jaraknya 3 bulan. Saya nggak mau terulang lagi ya. Tolong, kasihan mereka,” lanjutnya.

Risma menegaskan bahwa kedatangannya ke Sragen memang didasari adanya laporan banyaknya PKH yang belum dan tidak bisa cair.

Atas kondisi itu, ia meminta agar semua pihak yang terlibat, segera mengupayakan mencari penyebab dan segera mempercepat pencairan.

“Kalau uangnya tertahan kita-kita dosa lho Pak. Nanti kalau ditanya malaikat Bapak yang harus jawab. Karena dikhawatirkan uang terus ngendon di bank. Nggak mungkin nunda-nunda, kalau kita mau masuk surga ya diselesaikan ini. Kasihan lah sekian ribu orang,” ujarnya.

Ia menyampaikan tugas bank hanya mentransfer. Menurutnya tidak perlu lagi koordinasi dengan dinas terkait.

Hal itu justru hanya akan memperpanjang waktu dan membuat pencairan tertunda.

“Kalau mau dikoordinasi, apa yang dikoordinasikan. Nanti kepala dinasnya lagi pergi, lha kapan ketemunya pak. Ini selak kelaparan, nggak bisa begitu lah.
Ayolah Pak, saya titip ini, dongane mandi orang-orang ini Pak. Kita nggak bisa masuk surga kalau hak mereka nggak diberikan,” tandasnya. Wardoyo

  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com