JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Patuhi Putusan MK, Pemerintah Terus Jalankan Agenda Reformasi Struktural

Airlangga Hartarto / Istimewa

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, Pemerintah telah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam bentuk tunai sebesar Rp 30 triliun untuk modal Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan Rp 45 triliun PMN dalam bentuk pengalihan saham negara.

Pengucuran dana tersebut dilakukan bersamaan dengan operasionalisasi Undang-undang Cipta Kerja yang terus dilakukan baik di pusat maupun di daerah pada berbagai sektor.

Operasionalisasi tersebut antara lain mencakup Operasional LPI atau Indonesia Investment Authority, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi.

Baca Juga :  Indonesia Berduka, 2 Pasien Positif Omicron Meninggal Dunia. Lonjakan Kasus 1.000 Dalam Sehari, Wajib Waspada!

Ada pula operasionalisasi mengenai Kemudahan Berusaha di Bidang Perpajakan, Pelaksanaan kegiatan Perizinan Berusaha dan OSS, serta Ketenagakerjaan.

Dijelaskan Menko Airlangga, pengaturan pelaksanaan LPI sebagai lembaga yang diberikan kewenangan khusus (sui generis) dalam rangka pengelolaan investasi, diatur dalam PP yang telah ditetapkan sebelum adanya putusan MK.

Baca Juga :  Menteri PUPR Tunggu Anggaran Ibu Kota Negara dari Menkeu

Dengan demikian, jelas Menko Airlangga, seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews, operasionalisasi LPI tetap berjalan sesuai dengan putusan MK.

Sementara itu terkait KEK, telah dibentuk 4 KEK baru yang telah berjalan dengan komitmen investasi lebih kurang Rp 90 triliun dan saat ini telah terdapat berbagai komitmen investasi baru yang akan dapat memperluas lapangan kerja baru.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua