JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Warga Sragen Diklaim Tak Terpengaruh Jual beli Tanah Pakai Syarat BPJS. Ketua Notaris: Yang Nggak Punya Biasanya Malah Orang-Orang Sugih!

Tulus Dwi Mulyanto. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kalangan notaris di Kabupaten Sragen memastikan penerapan kebijakan kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan sebagai syarat pengurusan sertifikasi tanah, tidak berpengaruh terhadap animo warga.

Sejauh ini, warga tidak merasa keberatan dan tidak ada yang mengeluhkan terkait kebijakan tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Sragen, Tulus Dwi Mulyanto, Selasa (29/3/2022).

Kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , ia mengatakan sejak diberlakukan di BPN Sragen per 1 Maret 2022, hingga kini tidak ada keluhan atau keberatan dari masyarakat.

Pun dengan notaris atau pejabat pembuat akta tanah, juga tidak ada yang mengeluh keberatan.

Menurutnya sejak pemberlakuan aturan itu, proses pengajuan sertifikasi tanah dari jual-beli juga lancar-lancar saja.

“Masyarakat nggak ada yang keberatan. Kan itu hanya untuk jual beli dan dikenakan ke pembeli. Asumsinya kalau orang bisa beli tanah kan berarti mampu BPJS. Bagi kami (notaris) juga nggak ada masalah. Karena aturan itu kan untuk masyarakat dan mereka juga tidak terpengaruh,” paparnya.

Baca Juga :  Diguyur Hujan Selama 5 Jam Jalur Tanon Mondokan Sragen Banjir Parah

Tulus menguraikan sejauh ini, permohonan sertifikasi tanah dari proses jual beli juga masih stabil dari sebelum kebijakan diterapkan.

Ia mencontohkan permohonan yang ia proses, juga tidak ada perubahan. Hal itu dikarenakan masyarakat yang mengurus sertifikat tanah utamanya kalangan menengah ke bawah, mayoritas hampir sudah memiliki BPJS dalam bentuk KIS maupun yang lainnya.

“Dalam prakteknya memang masyarakat kebanyakan sudah punya BPJS. Entah itu BPJS, KIS atau yang lainnya. Faktanya justru yang nggak punya BPJS itu biasanya orang-orang sugih (kaya) yang merasa kalau sakit mampu membayar,” terangnya.

Notaris yang berdomisili di Masaran Sragen itu menyampaikan secara fakta jumlah masyarakat yang belum memiliki BPJS sangat kecil.

Di Jawa Tengah, jumlah warga yang belum memiliki BPJS hanya belasan persen saja. Data itu diungkap saat zoom meeting dengan Kanwil ATR/BPN dan BOJS Wilayah Jateng DIY beberapa hari lalu.

Baca Juga :  Cegah Fenomena Kekerasan Seksual dan Bullying, Jajaran Pimpinan LDII Sragen Minta Kejari Beri Penyuluhan Hukum di Ponpes LDII

Terkait teknis di BPN, Tulus menyebut sejauh ini relatif tidak ada masalah. Warga yang mengurus sertifikat tanah dari jual beli, sudah memahami dan rata-rata sudah memiliki BPJS.

Sehingga ketika itu menjadi prasyarat sertifikasi, mereka tinggal memakai saja. Kemudian rata-rata masyarakat sebenarnya sudah memiliki BPJS namun tidak aktif karena nunggak membayar premi.

“Nah kalau yang tidak aktif itu ya kita sarankan untuk dibayar dulu tunggakannya biar aktif, baru digunakan. Kalau yang baru prosesnya harus nunggu 14 hari baru bisa aktif. Nanti bayar dulu lewat virtual account (VA) lewat bank, baru VA itu disampaikan untuk syarat,” tandasnya.

Berlaku Mulai 1 Maret 2022

Sebelumnya, Kepala Kantor ATR/BPN Sragen, Arief Syaifullah saat ditemui di ruang kerjanya, mengatakan aturan BPJS sebagai syarat sertifikasi jual beli tanah itu sudah berlaku sejak diterbitkan oleh Presiden Jokowi per 1 Maret 2022 ini.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com