JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

378 Pengusaha Angkutan di Sragen Protes Tuntut Pengalihan Rekomendasi Dibatalkan. Organda Sebut Langgar UUD 45 dan Instruksi Presiden

Ilustrasi sopir angkutan barang saat berhenti operasional. Foto/Istimewa

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ratusan pengusaha angkutan barang dan penumpang di Sragen yang bernaung di bawah Organisasi Angkutan Darat (Organda) memprotes kebijakan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi yang akan mengambilalih penerbitan rekomendasi balik nama kendaraan angkutan barang.

Pasalnya tak hanya memberatkan pengusaha, kebijakan itu juga dianggap tak sejalan dengan semangat reformasi maupun instruksi Presiden Joko Widodo.

Ratusan pengusaha angkutan pun mendesak Dishub Jateng segera membatalkan kebijakan yang dianggap akan makin menyengsarakan pelaku jasa angkutan tersebut.

Baca Juga :  Ditangkap Polisi, Hendro Gareng Cokot Nama Dwi Krapyak. Akui Satu Paket Sabu Dibanderol Rp 300.000

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Angkutan Darat (Organda), Eko Sudarsono mengatakan surat keberatan dari pengusaha angkutan sudah dibuat dan dilayangkan ke provinsi beberapa hari lalu.

Tuntutan pembatalan didasarkan beberapa pertimbangan. Di antaranya melanggar amanat UUD 1945 tentang otonomi daerah.

Di mana dalam sistem pemerintahan NKRI menurut UUD 1945, memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

“Bahwa dalam menyelenggarakan UN otonomi di daerah dipandang perlu lebih menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Rabu (22/6/2022).

Baca Juga :  Pemkab Sragen Resmi Umumkan Tak Gelar Upacara Peringatan 17 Agustus. Paskibra Dipastikan Batal Tampil
Ketua DPC Organda Sragen, Eko Sudarsono saat menunjukkan surat keberatan atas kebijakan pengambilalihan rekomendasi balik nama kendaraan angkutan barang oleh Dishub Provinsi yang dikirimkan ke DPD Organda Jateng, Jumat (10/6/2022). Foto/Wardoyo

Eko menyampaikan pengambilalihan rekomendasi oleh provinsi juga dinilai melanggar Ketetapan MPR RI No.X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara.

Mantan anggota DPRD Sragen tahun 1990an itu menilai kebijakan itu juga akan makin menyusahkan pengusaha angkutan.

Padahal pengusaha angkutan kini diibaratkan mau bangkit setelah hampir 2 tahun terpuruk akibat wabah corona.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com