JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Komentari Peluang Kerja Sama PKS dan Demokrat, PDIP Akan Beri Teguran Tertulis untuk Masinton

Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto / tribunnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gara-gara memberikan komentar di luar ruang lingkupnya, anggota Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu bakal diberikan teguran secara tertulis.

Sebelumnya, Masinton di depan publik berbicara terkait peluang koalisi PDIP dengan PKS dan Partai Demokrat.

Saat itu, Masinton mengatakan pernyataan Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto, yang menyebut PDIP kecil kemungkinan bekerja sama politik dalam pilpres dengan PKS dan Partai Demokrat, sebagai hanya pandangan pribadi.

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai hal itu, Hasto mengatakan, Masinton telah dilaporkan ke Badan Kehormatan partai dan akan mendapatkan teguran.

“Saya sudah koordinasi dengan badan kehormatan dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART partai,” kata Hasto di sela Festival Bakar Ikan Nusantara di Hall B, Gedung JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

Hasto menegaskan, setiap anggota PDI Perjuangan harus berbicara sesuai dengan ruang lingkupnya.

“Setiap anggota partai harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup,” tambahnya.

Sikap PDIP, ditegaskan kembali oleh Hasto bahwa sulit membangun kerjasama dengan PKS dan Demokrat. Sikap politik tersebut telah melihat seluruh kebijakan.

Baca Juga :  Menko Airlangga: UMKM Jadi Indikator Vital Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional

“Sehingga itu merupakan hal yang rasional, hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded, membangun kerjasama. Ada yang berbeda,” ujar Hasto.

Untuk memahami sikap politik PDIP soal koalisi dengan PKS dan PD dalam Pilpres, Hasto mengatakan pihaknya menghormati posisi kedua partai itu yang berada di luar pemerintahan.

Apalagi, Hasto menyoroti di dalam pidato Rakernas PKS, banyak kritik dari partai itu terhadap Pemerintahan Jokowi.

Dan PDIP bisa memahaminya sebagai sesuatu yang sejalan dengan ruang lingkup PKS yang berada di luar pemerintahan. Hal itu dianggap sebagai bagian dari check and balance.

“Kurang elok bila dengan berbagai perbedaan ideologi (antara PKS dan PDIP-red), kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS. Dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi. Sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi, dan pada saat bersamaan ada (kerjasama dengan-Red) pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan (seperti PKS),” papar Hasto.

Baca Juga :  Airlangga Ajak Pesantren Ambil Peran Vital dalam Meningkatkan Kualitas SDM

“Jadi selain perbedaan ideologi, kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan. Tetapi untuk bekerja sama dengan PKS, ditinjau dari aspek ideologi, aspek historis, ada hal yang memang berbeda,” sambungnya.

Begitupun halnya dengan Partai Demokrat, Hasto mengatakan aspek historis masa lalu di antara kedua partai masih bisa dilakukan proses rasionalisasi.

Namun, pihaknya melihat apa yang dilakukan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tak sesuai dengan dengan apa yang dijanjikan ke rakyat. Pelaksanaan pemerintahan SBY juga tak sejalan dengan fundamental yang dipegang oleh PDIP.

“Dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari jaman Bung Karno, jaman Bu Mega, dengan jaman Pak SBY,” ujarnya.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com