JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Status Joko Widodo sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ternyata bukan kabar yang baru terjadi. Mantan Presiden RI itu mengaku telah mengantongi kartu tanda anggota (KTA) PSI sejak 14 Oktober 2025. Namun, status tersebut baru dibuka secara terang-terangan kepada publik pada Sabtu (26/9/2026) di Bandung.
Jeda hampir setahun itu memunculkan pertanyaan mengenai alasan PSI baru memilih sekarang untuk mengumumkan keanggotaan Jokowi secara resmi.
Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menyebut partainya memang sengaja tidak terburu-buru membuka status tersebut. Menurut dia, pengumuman keanggotaan Jokowi berkaitan dengan momentum politik yang dinilai tepat oleh partai.
“Jadi politik itu momentum. Kita menunggu momen yang pas. Dan bagi kami hari ini waktu yang pas. Kami umumkan Pak Jokowi ini bukan influencer. Dia adalah anggota partai aktif,” tutur Ahmad Ali kepada Tempo.
Namun, Ahmad Ali tidak menjelaskan secara spesifik apa yang membuat 26 September 2026 dianggap sebagai waktu yang tepat. Dia hanya menyebut keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi politik PSI.
Pernyataan itu sekaligus mengubah posisi Jokowi di hadapan publik. Sebelumnya, keberadaan Jokowi kerap dikaitkan dengan PSI dalam berbagai kegiatan dan pernyataan politik, tetapi status formalnya sebagai anggota partai belum diumumkan secara terbuka.
Setelah kartu keanggotaannya ditunjukkan di Bandung, PSI kini menegaskan bahwa Jokowi bukan sekadar figur yang memberi pengaruh dari luar struktur partai.
“Apalagi sekarang sudah diumumkan secara jelas. Banyak yang ketar ketir” ujar Ahmad Ali.
Ahmad Ali juga memberi sinyal bahwa peran Jokowi di PSI masih mungkin berkembang. Untuk sementara, dia menyebut Jokowi berstatus sebagai anggota biasa. Namun, kemungkinan pemberian jabatan di internal partai disebut masih terbuka.
“Besok atau lusa diberikan jabatan, itu kan masalah internal partai,” ujar Ahmad Ali.
Menurut dia, keputusan Jokowi bergabung dengan partai merupakan hak politik yang tidak perlu dipersoalkan. Dia kemudian membandingkannya dengan sejumlah mantan presiden yang tetap menjalankan aktivitas politik setelah tidak lagi menduduki jabatan kepala negara.
“Sekarang banyak sekali orang nyinyir tentang sikap politik Pak Jokowi. Tapi mereka tidak pernah nyinyir kepada PDIP. Apa masalahnya?” ujar Ali.
Dia kemudian menyebut Megawati Soekarnoputri yang masih memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Buka Kartu di Bandung
Jokowi sendiri mengungkap status keanggotaannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026).
Dalam kesempatan itu, dia tidak sekadar menyatakan diri sebagai kader. Jokowi juga menunjukkan KTA PSI miliknya dan membacakan nomor keanggotaannya, yakni S337220257777777.
Jokowi menjelaskan alasan memilih forum Rakorda PSI Bandung sebagai tempat mengumumkan status tersebut. Dia mengaitkannya dengan capaian struktur organisasi PSI di Kota Bandung yang disebut telah menyelesaikan pembentukan kepengurusan Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) hingga 100 persen.
“Saya ingin menyampaikan hal ini juga penting dan saya buka di Bandung. Bahwa saya sesungguhnya kader PSI agar diketahui seluruh jajaran PSI dari DPP, DPW, DPD, DPC, dan DPRt,” ucap Jokowi dalam video yang diunggah akun PSI pada Sabtu, 26 September 2026.
Pengumuman tersebut sekaligus mengakhiri teka-teki mengenai posisi formal Jokowi di PSI yang selama ini berada di antara hubungan politik dan status keanggotaan resmi.
Dalam forum yang sama, Jokowi juga berbicara mengenai perkembangan PSI. Dia menilai partai tersebut mulai mendapat perhatian dalam percaturan politik nasional.
Menurut Jokowi, kondisi tersebut semestinya tidak membuat kader PSI ragu menghadapi persaingan politik. Dia bahkan menyebut partai yang dipimpin putranya, Kaesang Pangarep, itu berpotensi berkembang menjadi kekuatan politik yang lebih besar.
“Wong sama partai baru saja kok takut. Ini partai baru, tapi juga hati-hati. Meskipun partai baru, hati-hati, ini akan menjadi partai besar,” ucap dia.
Sementara itu, Ahmad Ali menegaskan PSI masih menyiapkan sejumlah langkah setelah pengumuman status Jokowi tersebut. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
