JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Wonogiri

Pasokan Premium di Wonogiri Terus Menurun, Dinas Akhirnya Tempuh Cara Ini

Antrian pengendara motor di SPBU Pokoh Wonogiri. Aris A
Antrian pengendara motor di SPBU Pokoh Wonogiri

WONOGIRI-Sejak beberapa bulan belakangan, pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di Wonogiri menunjukkan tren penurunan. Pemkab Wonogiri melalui dinas terkait akhirnya mengajukan usulan ke pusat.

Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
Wonogiri, Guruh Santoso melalui Kabid Perdagangan, Wahyu Widayati mengatakan, berdasarkan data, pada enam bulan terakhir 2017 lalu, pasokan premium di SPBU terus turun.

Perinciannya, pasokan Juli sebanyak 2.850.649 liter, Agustus sebanyak 2.425.806 liter, September sebanyak 1.480.711 liter, Oktober sebanyak 1.422.932 liter, November sebanyak 1.245.134 liter, dan Desember sebanyak 1.395.377 liter. Sedangkan tahun ini belum dilakukan perekapan.

Baca Juga :  Nyawiji Akhirnya Digunakan Dalam Slogan Kampanye APK Paslon Harjo Maupun Josss di Pilkada Wonogiri 2020, Jika Ada Sengketa Dipersilakan ke Bawaslu

Pasokan, jelas dia, sempat meningkat pada Juni 2017 lalu, mencapai 3.021.472 liter.

“Itu (peningkatan pasokan), untuk memenuhi kebutuhan Lebaran. Tapi setelah itu terus saja menurun,” kata dia, Minggu (11/3/2018).

Terkait hal itu pihaknya kemudian mengusulkan penambahan pasokan. Menyusul adanya permintaan dari pengelola SPBU. Mengingat harga premium paling murah dan banyak diburu masyarakat.

“Sudah kami usulkan. Tapi kan penentu pasokan premium adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jateng dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM.

Baca Juga :  Jadi Plt Bupati Wonogiri Edy Santosa Berkantor Mulai 26 September, Imbas Bupati Joko Sutopo Alias Jekek Ambil Cuti Kampanye Pilkada Wonogiri 2020

Menurut dia, menurunnya pasokan premium itu tidak menimbulkan gejolak yang berarti di masyarakat. Pasalnya, selisih harga premium dengan pertalite tidak berbeda jauh. Pasokan pertalite saat ini melimpah.

Lebih lanjut dia menerangkan, berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014, premium untuk Jawa dan Bali sudah tidak disubsidi. Sehingga, harga premium akan mengikuti harga pasar. Aris Arianto