JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Terbongkar, Bupati Labuhanbatu Yang Ditangkap KPK Sempat Gunakan Kode Rumit Agar Tak Terendus

Pangonal Harahap. Foto/Tempo.co
Pangonal Harahap. Foto/Tempo.co

JAKARTA – Penangkapan Bupati Labuhanbatu, Sumut,  Pangonal Harahap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap proyek, Selasa (17/7/2018), menyisakan cerita baru. KPK berhasil menguak modus baru yang digunakan oleh bupati dan pihak terlibat, untuk berusaha mengelabuhi agar praktik suap mereka tak terendus.

Yakni, para pelaku menggunakan modus transaksi tidak langsung dan sandi yang rumit.

“KPK telah mengungkap modus baru yang dilakukan oleh para pelaku, yaitu modus menitipkan uang dan kode proyek,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di kantornya, Rabu (18/7/2018).

Saut menuturkan para pelaku menggunakan kode kombinasi angka dan huruf sebagai daftar perusahaan yang mendapatkan jatah dalam proyek di Labuhanbatu. Kode itu, kata dia, seakan tidak bermakna bila dilihat sekilas mata.

Baca Juga :  Hari Ini Pasien Sembuh dari Covid-19 Bertambah 3.207

“Jika dilihat secara kasat mata tidak akan terbaca,” kata dia.

Saut mengatakan modus baru lain adalah penerimaan secara tidak langsung. Pihak penerima maupun pemberi, kata dia, tidak berada di tempat saat uang berpindah tangan.

Dalam kasus Labuhanbatu, orang suruhan pemberi menarik uang pada jam kantor. Uang itu kemudian dititipkan pada petugas bank. Selang berapa lama, pihak yang diutus penerima mengambil uang tersebut.

“Cara itu dipakai untuk mengecoh petugas,” kata Saut.

Meski demikian, Saut mengatakan KPK tak akan bisa dikelabui. Dia berharap penyelenggara negara dan swasta berhenti memberi suap.

Dalam perkara ini KPK menetapkan Pangonal dan orang kepercayaannya Umar Ritonga sebagai penerima suap. Sementara, pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi Effendy Sahputra diterapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Baca Juga :  Hotel-hotel di 7 Provinsi Sudah Siap Menampung Pasien Covid-19 Kritis

KPK menyangka Pangonal menerima suap Rp 500 juta dari Effendy Sahputra melalui Umar. Uang itu diduga bagian dari jatah bupati sebesar Rp 3 miliar. “Diduga uang itu bersumber dari pencairan dana proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu,” kata Saut.

Pengungkapan kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan yang digelar KPK di Jakarta dan Labuhanbatu pada, Selasa (17/7/ 2018). KPK menangkap Pangonal dan ajudannya di bandara Soekarno Hatta. Sedangkan di Labuhanbatu KPK menangkap Effendy, Kepala Dinas PUPR Labuhanbatu Khairul Pakhri dan satu pihak swasta H. Thamrin Ritonga.

KPK gagal menangkap Umar saat dia mengambil uang Rp 500 juta di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. KPK hanya berhasil menyita bukti transaksi uang tersebut.

www.tempo.co