JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Wonogiri

Kasus Money Politics Pilgub Jateng 2018. Pengadilan Negeri Jateng Pangkas Hukuman Terdakwa

Sidang lanjutan kasus money politics di PN Wonogiri

IMG 20180726 WA0035
Sidang lanjutan kasus money politics di PN Wonogiri

WONOGIRI-Upaya banding para terdakwa kasus money politics Pilgub Jateng 2018 di Wonogiri membuahkan pemangkasan hukuman. Kendati demikian para terdakwa belum merasa puas.

Informasi yang dihimpun, kedua terdakwa, Isbani dan AH Faiq Al Fathoni, semula divonis hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta oleh Pengadilan Negeri (PN) Wonogiri. Setelah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jateng, mereka mendapatkan keringanan hukuman menjadi satu tahun penjara dan denda Rp 200 juta, subsider satu bulan penjara.

Baca Juga :  Asetnya Mangkrak Personil BUMDes Lenggar Bujogiri Kecamatan Girimarto Wonogiri Takut Bekerja Gegara Tak Ada Kejelasan Regulasi

Surisman, pengacara AH Faiq Al Fathoni, Jumat (31/8/2018) mengatakan, hakim PT Jateng telah memutuskan sejak pertengahan Agustus lalu. Setelah menerima putusan itu, pihaknya akan mengkaji dan mempertimbangkan langkah selanjutnya.

“Kemungkinan tiga atau empat hari ke depan kami sudah memutuskan. Bisa dimungkinkan nanti mengajukan PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung,” kata dia.

Meskipun sudah mendapatkan pemangkasan hukuman, kliennya menurutnya layak dibebaskan dari segala tuntutan. Putusan tersebut dia anggap masih belum mencerminkan keadilan.

Baca Juga :  Merata Gaes, Sebagian eks Karesidenan Surakarta Pati Banyumas Hingga Pantura Tengah Berpotensi Kencang, Begini Prakiraan Cuaca Hari ini Kamis 25 Februari 2021

Menurut dia, AH Faiq Al Fathoni dalam kasus itu seolah-olah ikut membagi uang. Padahal, dia juga merupakan penerima zakat, mewakili cucunya yang merupakan anak yatim.

“Zakat kok dikasuskan jadi money politics?” tandas dia.

M Aminudin, pengacara Isbani, menerangkan, pihaknya belum merasa puas karena menurutnya kliennya layak dibebaskan dari segala tuntutan. Kliennya sebatas korban. Sedangkan sumber pemberi dananya tidak jelas statusnya. Aris Arianto