Pemerintah Resmi Larang Mudik Mulai Jumat, Sanksi Mulai Berlaku 7 Mei

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  –
Pemerintah akhirnya resmi melarang masyarakat untuk melakukan mudik saat ramadan maupun mudik lebaran.

Larangan itu berlaku untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang sudah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan juga wilayah yang masuk zona merah virus corona alias COVID-19.

Demikian diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

“Larangan mudik ini akan berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat (24/4/202). Namun untuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif ditegakkan mulai 7 Mei 2020,” kata Luhut dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2020).

Namun, ia belum menjelaskan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada masyarakat yang nekat mudik.

Luhut menurutkan kebijakan tersebut ditempuh dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan belakangan ini.

Berdasarkan sigi, masih ada 24 persen warga yang bersikeras akan melaksanakan mudik meskipun sudah ada himbauan sebelumnya dari pemerintah untuk tidak melakukan mudik.

Larangan mudik ini nantinya tidak memperbolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah khususnya Jabodetabek.

Namun masih memperbolehkan arus lalu lintas orang di dalam Jabodetabek, atau dikenal dengan istilah aglomerasi.

Transportasi massal di dalam Jabodetabek seperti KRL juga tidak akan ditutup atau dihentikan operasionalnya.

Hal ini untuk mempermudah masyarakat yang tetap bekerja khususnya tenaga kesehatan, cleaning service rumah sakit, dan sebagainya.

“Jadi strategi pemerintah adalah strategi yang dalam istilah militer itu dikenal dengan strategi yang bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Jadi kita tidak ujug-ujug. Karena semua harus dipersiapkan secara matang dan cermat,” kata Luhut.

Saat ini, tutur Luhut, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat, khususnya untuk wilayah Jabodetabek.

Langkah itu sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa seluruh hal yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial juga harus segera berjalan.

Atas dasar itu, pemerintah memutuskan untuk melarang mudik pada tahun ini.

“Kami bersama dengan seluruh jajaran Kemenhub, Polri/TNI dan Kementerian/Lembaga terkait akan segera melakukan langkah-langkah persiapan teknis operasional di lapangan, termasuk memastikan arus logistik agar jangan sampai terhambat. Dalam hal ini, jalan tol tidak akan ditutup, tapi dibatasi hanya untuk kendaraan logistik,” ujar Luhut.