Insentif Untuk Sektor Pariwisata Masih Menunggu Uji Klinis Vaksin Covid-19

JOGLOSEMARNEWS.COM |

Selasa, 15 September 2020

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditemui sebelum mengelar rapat koordinasi tentang optimalisasi PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Dalam pertemuan itu pemerintah salah satunya membahas soal opsi menjadikan TPPI sebagai BUMN. Tempo/Dias Prasongko

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemberian insentif sektor pariwisata nantinya akan dikaitkan dengan pengadaan vaksin mandiri Covid-19 apabila uji coba klinis telah rampung. Hal itu dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Jadi masih menunggu clinical trial, untuk selanjutnya dibuat program yang terkait dengan sektor pariwisata,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Senin (14/9/ 2020).

Ia mengatakan hal tersebut sesuai dengan permintaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kesempatan itu, Airlangga juga meminta agar pengelolaan penanganan Covid-19 dari kesehatan maupun dari pemulihan ekonomi senantiasa dikoordinasikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keputusan yang menyangkut masyarakat diputuskan secara terintegrasi dan ditujukan untuk menurunkan angka terdampak Covid-19.

“Presiden meminta agar pengelolaan dari penurunan angka ini dikelola secara lokal, intervensi berbasis lokal, sehingga monitoring dan evaluasi secara kedaerahan di 83.000 desa, RT, RW dapat terus termonitor,” tutur ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu.

Dalam dua pekan, lanjut Airlangga, komite akan mengoordinasikan khususnya pada delapan wilayah terdampak yang lebih besar kenaikannya. Airlangga selaku Ketua Komite PC-PEN pun menugaskan wakil komite dan Kepala Satgas Covid-19 untuk memonitor dan melakukan evaluasi.

Saat ini, kata dia, penyerapan anggaran PEN sebesar 34,1 persen dari pagu Rp 695,2 triliun, “Dan ini secara bulan ke bulan ada kenaikan sebesar 30,9 persen. Sejak semester satu sampai dengan September, tren penyerapannya juga sudah naik,” ujar Airlangga.

Ke depannya, kampanye-kampanye guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat akan terus dilakukan. Presiden meminta kampanye 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) lebih diintensifkan ke daerah. Selain itu, terkait dengan pendisiplinan masyarakat, Operasi Yustisi akan terus dilaksanakan.

Komite juga akan melakukan pendalaman dan pengkajian terkait rencana bantuan kepada tenaga honorer. Pasalnya, menurut Airlangga, ada sebagian kecil tenaga honorer yang sudah mendapatkan bantuan melalui data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. “Bantuan akan diarahkan untuk seluruh tenaga honorer. Namun kami sedang siapkan program dan detailnya,” ucap Airlangga.