PGRI Nilai Kebijakan Belajar di Sekolah Tak Bisa Sepenuhnya Diserahkan ke Pemda, Pemerintah Pusat Sebaikanya Membuat Kurikulum Darurat

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai rencana pembelajaran tatap muka di sekolah pada 2021 tak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menurutkan, pemerintah pusat sebaiknya membuat kurikulum darurat terkait kebijakan tersebut.

“Bukan diserahkan ke pemda begitu saja. Misalnya, tata kelola, kurikulum, harus disederhanakan, buat kurikulum darurat,” kata Unifah saat dihubungi pada Minggu (22/11/2020).

Unifah menjelaskan, kurikulum darurat itu diperlukan lantaran akan adanya perubahan. Sebab, ia melihat kegiatan tatap muka tidak akan bisa dilaksanakan dengan durasi yang sama seperti sebelum ada pandemi Covid-19.

“Buat SOP, bagaimana pembelajaran dan tata kelola. Ingat, enggak bisa diserahkan sepenuhnya ke pemda,” kata Unifah.

Meski begitu, Unifah mendukung rencana pemerintah itu. Ia merasa memang sudah saatnya kegiatan belajar mengajar diadakan secara tatap muka.

“Sudah saatnya membuka catatan, tapi ingat, dengan catatan bahwa mengutamakan keselamatan,” ucap Unifah.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait diperbolehkannya sistem pembelajaran tatap muka di sekolah mulai 2021 mendatang.