JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

PGRI Nilai Kebijakan Belajar di Sekolah Tak Bisa Sepenuhnya Diserahkan ke Pemda, Pemerintah Pusat Sebaikanya Membuat Kurikulum Darurat

Sejumlah siswa memberikan salam kepada guru sebelum memasuki ruang kelas untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di SDN 06 Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat, Senin (3/8/2020). Pemerintah setempat telah memberi izin beberapa sekolah percontohan untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka, siswa yang datang hanya yang diberikan izin oleh wali murid / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai rencana pembelajaran tatap muka di sekolah pada 2021 tak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menurutkan, pemerintah pusat sebaiknya membuat kurikulum darurat terkait kebijakan tersebut.

“Bukan diserahkan ke pemda begitu saja. Misalnya, tata kelola, kurikulum, harus disederhanakan, buat kurikulum darurat,” kata Unifah saat dihubungi pada Minggu (22/11/2020).

Baca Juga :  Pembelajaran Tatap Muka di Solo Awal 2021, Rudy Sebut Hanya Akan Membuka Sebagian Sekolah Saja

Unifah menjelaskan, kurikulum darurat itu diperlukan lantaran akan adanya perubahan. Sebab, ia melihat kegiatan tatap muka tidak akan bisa dilaksanakan dengan durasi yang sama seperti sebelum ada pandemi Covid-19.

“Buat SOP, bagaimana pembelajaran dan tata kelola. Ingat, enggak bisa diserahkan sepenuhnya ke pemda,” kata Unifah.

Baca Juga :  Pemkab Magelang Tak Akan Buru-buru Gelar Pembelajaran Tatap Muka, Ini Alasannya

Meski begitu, Unifah mendukung rencana pemerintah itu. Ia merasa memang sudah saatnya kegiatan belajar mengajar diadakan secara tatap muka.

“Sudah saatnya membuka catatan, tapi ingat, dengan catatan bahwa mengutamakan keselamatan,” ucap Unifah.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait diperbolehkannya sistem pembelajaran tatap muka di sekolah mulai 2021 mendatang.

www.tempo.co