JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Kenaikan Harga BBM, Pemerintah Dinilai Tebar Narasi Sesat

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon ditemui awak media setelah menjenguk dua tersangka makar yaitu Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma di Polda Metro Jaya, Rabu (29/5/2019) / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah dinilai telah membuat narasi sesat terkait dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Penilaian itu dilontarkan oleh anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon.

Ia menyebut, narasi sesat itu disebar untuk membenarkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

“Saya mencatat ada beberapa narasi menyesatkan terkait kebijakan harga BBM dan subsidi pemerintah di bidang energi,” ujar Fadli dalam keterangan tertulis Kamis (7/9/2022).

Narasi pertama, kata Fadli, adalah mengenai pernyataan Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal subsidi BBM yang mencapai Rp 502 triliun dan sangat membebani APBN.

Baca Juga :  Hadirnya Dewan Kolonel untuk Kerek Puan, Bagaimana Dampak untuk Ganjar? Ini Penjelasannya

Menurut Fadli, pernyataan menyesatkan tersebut telah diprotes oleh banyak kalangan dan juga ekonom karena dianggap tidak menggambarkan kenyataan yang sebenarnya.

“Nyatanya, subsidi BBM di dalam APBN kita hanya sebesar Rp 149,4 triliun, dari total subsidi energi sebesar Rp 208,9 triliun,” ujar Fadli.

Selanjutnya, Fadli menyebut pemerintah selalu mengatakan kenaikan harga minyak telah menambah beban APBN.

Padahal, menurut politikus Gerindra itu, meskipun tergolong net oil importer, kenaikan harga minyak dunia sebenarnya juga ikut meningkatkan pendapatan pemerintah.

 

Perhitungan PEPS

Fadli Zon memaparkan perhitungan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, yang menyebut produksi minyak mentah Indonesia yang mencapai 611 ribu barel per hari.

Baca Juga :  Program Kompor Listrik, Dirut PLN Pastikan Tidak Ada Kenaikan Daya Listrik 450 VA dan 900 VA

Dengan tingkat harga minyak saat ini, pendapatan negara secara umum sebenarnya masih surplus sekitar Rp 33,15 triliun.

Menurut Fadli, perhitungan tersebut mirip dengan hasil kajian INDEF pada Maret 2022 yang menyatakan bahwa kenaikan harga ICP (Indonesian Crude Price) US$1 per barel akan menambah pendapatan negara Rp 3 triliun dan dari sisi belanja negara akan memberi tambahan Rp 2,6 triliun.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com