Pidato di KTT COP28, Jokowi Dinilai Jual Tanah Air ke Negara-negara Kaya

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim COP28 dinilai hanya menjual tanah air Indonesia, dan mengesampingkan krisis iklim itu sendiri.

Penilaian itu disampaikan oleh Solidaritas Perempuan, menyikapi pidato Jokowi yang nyaris dipenuhi dengan narasi yang mengarah ke investasi.

Diketahui,  Jokowi berpidato pada Jumat (1/12/2023) di Dubai, Uni Emirat Arab. Peserta konferensi yang hadir adalah para pemimpin dunia. Setidaknya ada 198 negara yang hadir pada COP28 ini.

Ketika berpidato, Jokowi acap kali menyampaikan narasi dan solusi berbentuk investasi. Organisasi yang berfokus pada pembelaan hak perempuan itu menilai kalau hal tersebut bukanlah jalan tengah untuk menghadapi perubahan iklim.

“Lagi-lagi untuk kesekian kalinya pidato presiden di perhelatan COP masih menjadi etalase untuk menjual tanah dan air Indonesia bagi negara-negara kaya,” kata perwakilan Solidaritas Perempuan, Rima, melalui keterangannya, Senin (4/12/2023).

Rima mengatakan investasi pertanian yang kerap diucap Jokowi di hadapan pimpinan negara lain saat COP28 bukanlah solusi, melainkan hanya kepalsuan mengatasnamakan krisis iklim.

Semua tawaran yang disampaikan Jokowi di COP28, turut dinilainya, tidak pro kepada hak asasi manusia.

“Semua solusi yang ditawarkan berbasis investasi dengan mengesampingkan HAM, hak perempuan, hak masyarakat adat, hak masyarakat rentan dan keberlanjutan lingkungan,” ungkap Rima.

Rima menyebut, agenda COP28 seharusnya dihiasi dengan pembahasan global stocktake atau proses evaluasi kemajuan dunia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, juga bertujuan untuk membangun ketahanan terhadap dampak iklim.

Sebab, global stocktake tersebut sudah mengacu pada Pasal 14 Ayat 2 dari Perjanjian Paris. Tujuan dari COP28, menurut Rima, juga berdasarkan perjanjian ini, untuk mengidentifikasi peluang, tantangan dan langkah terbaik aksi iklim dan kerja sama internasional.

Rima merincikan data-data Solidaritas Perempuan terkait dampak krisis iklim di Indonesia. Salah satunya saat pembangunan PLTA Poso di Sulawesi Tengah. Dia menilai pembangunan ini bukti kegagalan solusi iklim.

“Di satu sisi, krisis iklim juga mengakibatkan perempuan mengalami beban berlapis. Perempuan tidak lagi dapat mengakses lahan kebun (akibat pembangunan),” jelas Rima.

Lebih lanjut, pembangunan PLTA Poso di Sulawesi Selatan adalah salah satu dari banyaknya contoh gagal. Rima mengatakan perempuanlah yang paling terdampak. Sebab, mereka kehilangan sumber kehidupan dan terbatasnya akses air bersih hingga mengalami masalah reproduksi.

“Cara-cara negara dalam merespons krisis iklim, tidak lebih dari menawarkan soluai iklim palsu dan patriarkis. Solusi yang ditawarkan juga menghancurkan aspek kehidupan dan sumber penghidupan perempuan,” kata Rima.

 

Rima mengatakan PLTA Poso tersebut hanyalah satu di antara banyak contoh gagalnya solusi krisis iklim di Indonesia. Solidaritas Perempuan berharap di waktu ke depan pemerintah bisa lebih pro dan melibatkan perempuan dalam pengambilan kebijakan.

Presiden Joko Widodo turut hadir di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB COP28. Di hadapan peserta konferensi, Jokowi menyinggung tentang investasi pertanian.

“Investasi di bidang pertanian sangat penting, mengingat bahwa produk pertanian juga dapat menghasilkan energi yang ramah lingkungan,” kata Jokowi ketika berpidato dalam bahasa Inggris di Dubai Uni Emirat Arab, Jumat 1 Desember 2023 lalu.

Tujuan Jokowi membahas investasi pertanian di KTT COP28 sebagai bentuk pengenalan kekayaan hasil alam Indonesia ke negara-negara lain. Pasalnya, lahan pertanian di Indonesia diklaim oleh Jokowi sangat bagus dan produktif.

“Indonesia memiliki keuntungan lahan yang melimpah dan subur, dengan sumber daya manusia yang mencakup 30 persen usia produktif,” ungkap orang nomor satu di Indonesia ini.

Menurut Jokowi, permasalahan keamanan pangan berkelanjutan yang kini juga dibahas oleh beberapa petinggi negara di Dubai, tidak dapat selesai hanya dengan satu solusi semata. Sebab, setiap negara memiliki permasalahan lahan dan pangannya masing-masing.