JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Keputusan Joko Widodo membuka secara terang-terangan statusnya sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) langsung mendapat respons dari dua partai yang memiliki sejarah politik berbeda dengannya, Golkar dan PDIP.
Golkar memilih merespons santai. Sementara PDIP memberikan jawaban singkat yang sekaligus menunjukkan bahwa partai tersebut tidak lagi menempatkan Jokowi sebagai bagian dari urusan politik internalnya.
Jokowi secara terbuka memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026).
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyebut dirinya telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025. Ia bahkan membacakan nomor KTA yang dimilikinya, yakni S337220257777777.
Pengumuman tersebut sekaligus mengakhiri tanda tanya mengenai status politik Jokowi di PSI yang selama hampir setahun terakhir telah menjadi bahan pembicaraan publik.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menanggapi keputusan tersebut tanpa nada keberatan. Menurut dia, pilihan Jokowi untuk bergabung dengan PSI merupakan hak politik pribadi.
“Ya, tidak apa-apa, itu hak politik Pak Jokowi,” kata Sarmuji ketika dihubungi pada Minggu (27/9/2026).
Sarmuji juga menilai langkah Jokowi tersebut bukan sesuatu yang mengejutkan. Alasannya, PSI saat ini dipimpin Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi.
Ketika ditanya mengenai pernyataan Jokowi bahwa keberadaan PSI mulai membuat partai lain merasa khawatir, Sarmuji kembali memberikan jawaban singkat.
“Insya Allah (yang takut) itu bukan Partai Golkar,” ucap anggota Komisi VI DPR tersebut.
PDIP: Tidak Berurusan dengan Jokowi
Respons berbeda datang dari PDIP. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan partainya tidak memiliki urusan dengan keputusan politik Jokowi tersebut.
“(PDIP) tidak berurusan dengan Jokowi,” ujar Andreas ketika dihubungi pada Minggu (27/9/2026).
Andreas kemudian melontarkan komentar bernada sindiran ketika menanggapi langkah Jokowi yang secara terbuka menunjukkan KTA PSI.
“Kalau KTA ditunjukkan, ijazahnya juga dong,” kelakarnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah polemik panjang mengenai dokumen ijazah Jokowi. Pada Januari 2026, Komisi Informasi Pusat memutuskan salinan ijazah yang digunakan Jokowi untuk pencalonan presiden sebagai informasi terbuka dan memerintahkan KPU menyerahkan salinan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
PSI Ungkap Alasan Baru Umumkan Status Jokowi
Di sisi lain, PSI memberikan penjelasan mengapa status Jokowi sebagai kader baru diumumkan secara terbuka meski ia menyebut telah memiliki KTA sejak Oktober 2025.
Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali mengatakan partainya sengaja menunggu momentum yang dianggap tepat untuk mengumumkan status tersebut kepada publik.
“Jadi politik itu momentum. Kita menunggu momen yang pas. Bagi kami hari ini waktu yang pas. Kami umumkan Pak Jokowi ini bukan influencer. Dia adalah anggota partai aktif,” tutur Ahmad Ali kepada Tempo, Sabtu (26/9/2026).
Menurut Ahmad Ali, pengumuman tersebut menegaskan bahwa keberadaan Jokowi dalam berbagai kegiatan PSI selama ini bukan sekadar bentuk dukungan dari luar partai. Ia menyebut Jokowi sebagai anggota aktif PSI.
“Dia adalah anggota partai aktif,” kata Ahmad Ali.
Ahmad Ali juga mengisyaratkan adanya agenda lebih besar setelah Jokowi resmi membuka status keanggotaannya.
“Tunggu saja ledakannya,” tutur dia.
Untuk saat ini, Ahmad Ali menyebut Jokowi masih berstatus sebagai anggota biasa. Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya perubahan posisi Jokowi di struktur partai.
“Besok atau lusa diberikan jabatan, itu kan masalah internal partai,” ujar Ali.
Jokowi Disebut Akan Masuk Struktur PSI
Perkembangan terbaru dari internal PSI menunjukkan posisi Jokowi kemungkinan tidak akan berhenti sebagai anggota biasa.
Ahmad Ali mengatakan Jokowi direncanakan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina PSI pada November 2026. Pengukuhan tersebut disebut akan bertepatan dengan Rapimnas sekaligus peringatan hari ulang tahun PSI di Surabaya.
Dengan demikian, pengumuman KTA di Bandung bukan sekadar pengungkapan status keanggotaan, tetapi juga menjadi bagian dari proses penegasan posisi politik Jokowi di tubuh PSI.
Jokowi sendiri sebelumnya menyatakan telah menjadi bagian dari PSI sejak Oktober 2025. Dalam Rakorda PSI Bandung, ia mengatakan pengungkapan KTA dilakukan untuk menjawab keraguan publik mengenai statusnya di partai tersebut.
“Jadi sudah jelas semuanya ya. Jangan sampai ada meragukan bahwa saya ini sudah menjadi keluarga besar PSI,” tutur Jokowi.
PSI sendiri tengah mempersiapkan struktur organisasi menghadapi Pemilu 2029. Dalam kesempatan di Bandung, Jokowi dan Kaesang juga menyoroti penyelesaian struktur organisasi PSI di tingkat daerah.
Kehadiran Jokowi di PSI sekaligus menambah warna baru dalam peta politik menjelang Pemilu 2029. Namun, respons Golkar dan PDIP menunjukkan bahwa keputusan mantan presiden tersebut dibaca dengan sikap yang berbeda oleh partai-partai yang selama ini memiliki keterkaitan dengan perjalanan politiknya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
