JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Rapor dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memantik perlawanan politik dari Partai Gerindra. Partai pengusung Presiden Prabowo itu menilai laporan evaluasi tersebut tidak objektif, bahkan menganggap sejumlah kesimpulannya sebagai tuduhan yang tidak disertai bukti memadai.
Salah satu yang dipersoalkan Gerindra ialah temuan survei CELIOS yang menyebut 75 persen responden mengaku stres akibat kebijakan pemerintah. Gerindra menilai angka tersebut terlalu didramatisasi dan tidak menggambarkan optimisme masyarakat secara keseluruhan.
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mengatakan penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi yang dilakukan pemerintah harus dilihat dalam konteks upaya menjaga kondisi keuangan negara dalam jangka panjang.
“Menuding pemerintah membatasi kebebasan sipil justru mengabaikan fakta bahwa demokrasi di era Prabowo-Gibran tetap berjalan terbuka, di mana kritik konstruktif diterima. Penegakan hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu terhadap pelanggar hukum. Jika memang pemerintahan ini otoriter, tidak mungkin rilis CELIOS ini bisa beredar dalam wacana publik kita,” ujar Sugiat dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2026).
Menurut Sugiat, Presiden Prabowo tidak dipilih untuk memenuhi harapan para pengamat, melainkan menjalankan perubahan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Presiden Prabowo tidak dipilih oleh rakyat untuk menyenangkan para pengamat, melainkan untuk mengeksekusi perubahan nyata yang berdampak langsung untuk kesejahteraan rakyat,” sebutnya.
Ia juga menilai kritik terhadap gaya komunikasi dan ketegasan Prabowo belum sepenuhnya mempertimbangkan karakter kepemimpinan yang, menurut Gerindra, dibutuhkan untuk mempercepat agenda pemerintah. Sugiat menyebut keberanian mengambil risiko politik merupakan bagian dari upaya memperkuat kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Persoalkan Metode Penilaian
Gerindra turut mempertanyakan dasar penilaian CELIOS yang menggunakan rapor dan skoring dari kelompok yang disebut sebagai Kabinet Bayangan. Sugiat menilai pendekatan tersebut lebih mencerminkan perspektif kelompok tertentu daripada ukuran objektif untuk mengevaluasi kinerja birokrasi.
Laporan CELIOS sebelumnya dirilis bersama Kabinet Bayangan pada Minggu (11/10/2026). Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyampaikan bahwa 75 persen dari 1.122 responden survei mengaku stres terhadap kebijakan pemerintah. Keluhan yang banyak muncul berkaitan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, kesulitan mendapatkan pekerjaan, serta persoalan penegakan hukum.
Temuan tersebut menjadi bagian dari penilaian CELIOS terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, Gerindra menolak kesimpulan yang ditarik dari laporan tersebut dan mempersoalkan metode yang digunakan.
Sugiat juga menanggapi rekomendasi CELIOS yang mendorong penggunaan indikator seperti happiness index atau indeks kebahagiaan dan planetary boundary, yakni batas-batas ekologis bumi, dalam menilai pembangunan.
“Laporan CELIOS merekomendasikan penggantian indikator ekonomi konvensional dengan happiness index dan planetary boundary. Menuntut perubahan indikator makroekonomi secara drastis dengan mengabaikan pertumbuhan riil justru akan menjebak negara dalam ukuran-ukuran abstrak yang tidak menyentuh kebutuhan dasar perut rakyat sehari-hari,” ungkapnya.
Ia mengatakan pemerintah tetap berpegang pada ukuran pembangunan yang mencakup pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan.
Sugiat juga menolak usulan penerapan pajak kekayaan sebesar 1-2 persen bagi kelompok superkaya yang, menurut laporan CELIOS, berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp142,2 triliun.
“Laporan CELIOS menuntut penerapan pajak kekayaan 1-2% bagi orang super kaya dengan asumsi bisa menambah penerimaan hingga Rp142,2 triliun. Menarik pajak tambahan secara ekstrem di tengah transisi ekonomi justru berisiko memicu pelarian modal (capital flight) dan mematikan gairah investasi domestik yang sedang dibangun pemerintah untuk membuka lapangan kerja,” jelasnya.
Sebagai alternatif, Sugiat menyebut pemerintah memilih meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat hilirisasi industri guna memperluas penerimaan negara. Ia berpendapat kebijakan tersebut perlu ditempuh tanpa menimbulkan kekhawatiran berlebihan di kalangan investor.
Bela Program KDMP hingga MBG
Persoalan lain yang disorot CELIOS adalah pemotongan Dana Desa untuk mendukung pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Gerindra menilai penguatan kelembagaan ekonomi desa merupakan bagian dari upaya membangun kemandirian masyarakat di tingkat akar rumput.
Sugiat juga membantah kritik terhadap kebijakan penegakan hukum pemerintah dan pembahasan RUU Perampasan Aset. Ia menilai upaya pemberantasan pelanggaran tidak semestinya langsung dianggap bermuatan politik.
Di sektor lingkungan, CELIOS melaporkan 96 persen responden menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak efektif. Laporan itu juga menyebut potensi kerugian mencapai Rp123,1 triliun.
Sugiat menilai penilaian tersebut mengabaikan upaya penanganan di lapangan. Ia menyebut pemerintah telah mengerahkan ribuan personel, teknologi modifikasi cuaca, serta penegakan hukum terhadap korporasi yang merusak lingkungan.
Gerindra juga menanggapi perbandingan dalam laporan CELIOS mengenai beban bunga utang yang mencapai Rp599,4 triliun dengan anggaran kesehatan sebesar Rp247,3 triliun. Menurut Sugiat, perbandingan tersebut tidak cukup untuk menggambarkan keseluruhan struktur pembiayaan negara dan kebutuhan pembangunan jangka panjang.
Terkait kebijakan pertahanan, ia berpendapat penguatan postur pertahanan dan kemandirian alat utama sistem persenjataan (alutsista) merupakan langkah strategis untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Ia juga membela kunjungan luar negeri Presiden Prabowo yang dinilainya penting untuk membuka peluang investasi dan mengamankan pasokan strategis.
Sugiat turut menolak kritik terhadap penempatan figur militer di lingkaran istana. Menurut dia, penentuan komposisi dan penataan kabinet merupakan kewenangan Presiden untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif.
“Evaluasi dan penataan ulang pejabat yang dilakukan Presiden Prabowo murni didasarkan pada kebutuhan untuk mempercepat target pembangunan nasional, bukan karena tekanan pihak luar,” ungkapnya.
Gerindra Pertahankan MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu titik perbedaan pandangan antara Gerindra dan CELIOS. Sugiat menilai pemenuhan gizi anak merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia dan tidak seharusnya dipandang terpisah dari agenda peningkatan kesejahteraan.
“Pemenuhan gizi anak sekolah adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia (SDM). Tidak mungkin kita mencetak generasi cerdas dan berdaya saing global jika anak-anak bangsa masih mengalami masalah gizi dan kesehatan di usia pertumbuhan,” ungkapnya.
Ia bahkan mempertanyakan rekomendasi CELIOS yang meminta program MBG dihentikan.
“Ketika laporan CELIOS terang-terangan menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dihentikan, pertanyaannya sederhana untuk rakyat: Apakah mereka tega melihat anak-anak kita kembali ke sekolah dengan perut lapar tanpa gizi yang layak?” pungkasnya.
Sugiat menegaskan pemerintah tetap menjalankan program perlindungan sosial, subsidi tepat sasaran, dan penciptaan lapangan kerja untuk merespons beban ekonomi masyarakat.
“Sangat disayangkan jika dinamika penyesuaian kebijakan ekonomi transisi ini digiring oleh pihak tertentu seolah-olah membuat seluruh rakyat stres, padahal mayoritas masyarakat tetap optimistis menatap masa depan. Pemerintah sangat memahami beban hidup masyarakat, dan justru karena itulah berbagai program perlindungan sosial, subsidi tepat sasaran, serta penciptaan lapangan kerja terus digenjot setiap hari,” ucapnya.
Dengan demikian, perdebatan mengenai rapor dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya menyangkut angka survei, tetapi juga perbedaan cara mengukur keberhasilan pembangunan, menilai dampak kebijakan ekonomi, dan menentukan prioritas program pemerintah.
CELIOS menyampaikan hasil evaluasi berdasarkan survei dan indikator yang digunakan dalam laporannya, sementara Gerindra menilai pendekatan tersebut tidak cukup objektif untuk menggambarkan kinerja pemerintah. Perbedaan penilaian itu menempatkan hasil survei, metode evaluasi, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat sebagai pokok perdebatan antara kedua pihak. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
