Mahfud MD: Prabowo Cerdik, Listyo Sigit “Dikurung” di KSP agar Tak Ganggu Politik Istana

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemindahan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari kursi Kapolri ke Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dinilai bukan sekadar pergantian jabatan secara formalitas saja.

Namun di balik keputusan tersebut, mantan Menko Polhukam Mahfud MD melihat ada kalkulasi politik Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan figur yang sebelumnya memegang kendali kepolisian tetap berada dalam lingkaran kekuasaan.

Mahfud bahkan menyebut penempatan Listyo Sigit di KSP sebagai bentuk “pengurungan”. Menurut dia, langkah tersebut memungkinkan pemerintah tetap merangkul figur penting sekaligus mencegah munculnya manuver politik dari luar pemerintahan.

Pandangan tersebut disampaikan Mahfud melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (7/10/2026), saat mengomentari pergantian pucuk pimpinan Polri yang berlangsung cukup mengejutkan.

Listyo Sigit diketahui resmi digantikan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada Kamis (1/10/2026). Setelah tidak lagi memimpin Korps Bhayangkara, Listyo kemudian ditempatkan sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Bagi Mahfud, jabatan baru tersebut memiliki karakter yang jauh berbeda dengan posisi Kapolri. Bahkan, ia menilai KSP bukanlah lembaga yang secara langsung disebut dalam konstitusi.

“Lalu ke mana Listyo? Listyo Sigit itu dipindah ke KSP. KSP itu enggak ada fungsinya di konstitusi, juga enggak ada,” ujar Mahfud MD.

Namun, justru karena itulah Mahfud melihat keputusan tersebut memiliki makna politik tersendiri. Listyo, menurut dia, tidak benar-benar dilepaskan dari orbit pemerintahan setelah kehilangan posisi sebagai Kapolri.

“Artinya apa itu? Itu bukan hanya digeser menurut saya. Menurut saya cerdik Prabowo, dikurung. Karena kalau dilepas di luar, itu kan bisa berbahaya. Artinya bisa mengganggu lah. Bahaya sih enggak, tapi bisa mengganggu. Kurung saja di sini.”

Mahfud juga mengaitkan posisi Listyo Sigit di KSP dengan keberadaan sejumlah perwira tinggi berpangkat bintang tiga lainnya. Menurut dia, penempatan para figur tersebut dalam struktur pemerintahan dapat menjadi cara untuk menjaga mereka tetap berada dalam kendali pusat kekuasaan.

Dengan pola seperti itu, potensi munculnya kekuatan politik dari luar pemerintahan dinilai dapat ditekan. Pemerintah, di sisi lain, tetap bisa memanfaatkan pengalaman dan jaringan para mantan pejabat strategis tersebut.

Dilakukan Mendadak

Mahfud juga menyoroti cara Prabowo mengganti Listyo Sigit. Menurut dia, proses tersebut sengaja dilakukan secara tertutup hingga menjelang pelaksanaan pergantian untuk menghindari intervensi dan tarik-menarik kepentingan politik.

Indikasinya terlihat dari aktivitas Listyo Sigit yang masih menghadiri agenda bersama Presiden Prabowo di kawasan Lubang Buaya sebelum menerima informasi mengenai pergantian dirinya.

“Buktinya Listyo masih ikut acara di Lubang Buaya bersama Presiden. Lalu ketika dia diberi kabar bahwa dia akan diganti, dia sedang ada acara. Diberitahu begitu, artinya mendadak,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, pergantian Kapolri sebenarnya bukan isu yang baru muncul. Wacana tersebut disebut telah beberapa kali beredar, tetapi tidak kunjung terealisasi lantaran dinamika politik di tingkat elite.

Situasi itu, menurut dia, membuat Prabowo memilih pendekatan berbeda. Rencana pergantian tidak dibuka terlalu dini agar tidak memberi ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan lobi maupun intervensi.

“Sehingga kesimpulannya, ini kalau dibicarakan panjang-panjang dan ramai, enggak jadi terus. Sehingga yang terakhir ini menurut saya Pak Prabowo mengambil taktik: enggak usah diberitahu dulu. Makanya pemberitahuannya mendadak tanggal 1, jangan sampai berulang tiga kali sebelumnya yang selalu gagal.”

Proses pergantian tersebut kemudian berlangsung cepat. Surat Presiden mengenai calon Kapolri baru dikirimkan ke DPR RI, kemudian dilanjutkan dengan proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap Suyudi Ario Seto.

Bagi Mahfud, pola tersebut menunjukkan adanya keinginan Prabowo untuk menghindari proses politik yang berlarut-larut dalam menentukan pucuk pimpinan Polri.

Pergantian Kapolri itu juga ditempatkan Mahfud dalam konteks perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan. Selain Listyo Sigit, Pratikno juga disebut mengalami pergantian dari posisi di kabinet.

“Saya juga cukup memahami bahwa langkah reshuffle mengganti Kapolri dan Pak Pratikno dari kabinet ini dianggap sebagai bagian penting dari upaya Prabowo menegaskan sikapnya sebagai seorang pemimpin yang mandiri,” terang Mahfud.

Dengan demikian, pergantian Listyo Sigit bukan hanya soal siapa yang memimpin Polri berikutnya. Bagi Mahfud, keputusan tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana Prabowo sedang menata ulang posisi para figur berpengaruh agar tetap berada dalam orbit kekuasaan sekaligus tidak berkembang menjadi kekuatan politik yang berdiri di luar kendali pemerintah. [*]  Disarikan dari sumber berita media daring