loading...


Debat Pilkada Jateng putaran kedua di Sukoharjo, Kamis (3/5/2018) malam. Foto/Tempo.co

SUKOHARJO – Debat pasangan kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah putaran kedua makin memanas saat kedua paslon saling sindir persoalan korupsi. Debat antara Ganjar Pranowo-Taj Yasin dan Sudirman Said-Ida Fauziyah itu digelar di Best Western Hotel Sukoharjo, Kamis (3/5/2018) malam.

Saling sindir soal isu korupsi itu dimulai saat Ganjar bertanya kepada rivalnya mengenai data-data tentang petani. Pada saat itu Sudirman Said menyebut bahwa data itu memiliki kaitan dengan kebijakan identitas tunggal.

“Hingga hari ini jutaan masyarakat Jawa Tengah masih menunggu cetak e-KTP,” katanya.

Sudirman juga beberapa kali menyindir bahwa Ganjar berkali-kali harus menjadi saksi dalam kasus pusaran korupsi e-KTP, baik di pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi maupun pengadilan.

Baca Juga :  Aparat Kewilayahan Diminta Dampingi Gegeristi dan Jampersal

“Korupsi memang merepotkan,” katanya.

Dia juga menyebut bahwa selama KPK berdiri, sudah banyak kepala daerah yang tertangkap.

“Jawa Tengah merupakan pengirim kontingen terbesar,” katanya.

Seperti diketahui, banyak kepala daerah asal Jawa Tengah yang ditangkap karena terlibat korupsi.

Ganjar Pranowo mengakui bahwa masih banyak warga yang belum mendapatkan e-KTP.

“Tapi itu hanya masalah lelang di Kementerian Dalam Negeri,” katanya.

Kesempatan debat itu juga dimanfaatkan oleh Ganjar untuk menegaskan bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam kasus e-KTPdan tidak menerima suap dalam proyek itu.

Baca Juga :  Pilkades Serentak Sukoharjo di Ambang Pintu. Regu Dalmas Insentifkan Latihan Pengamanan

“Ketahuilah, gubernurmu ini yang menolak (suap e-KTP),” katanya.

Suasana debat semakin hidup saat Ganjar mempertanyakan data yang disajikan Sudirman Said bahwa Jawa Tengah merupakan provinsi yang kepala daerahnya paling banyak ditangkap KPK.

“Baca lagi datanya, Jawa Tengah atau Jawa Barat,” katanya mempertanyakan.

Selama lima tahun menjadi gubernur, Ganjar mengklaim, tidak ada pejabat di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditangkap KPK karena korupsi.

Dia justru membandingkannya dengan kasus-kasus korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral saat masih dipimpin oleh Sudirman Said.

Baca Juga :  Ini Cara Meningkatkan Wawasan Kebangsaan di Sukoharjo

“Jangan sampai menepuk air di dulang, muncrat di muka sendiri,” katanya.

www.tempo.co

 

Loading...