JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Dewas KPK Belum Putuskan Firli Harus Mundur dari Polri Atau Tidak

Ketua KPK terpilih periode 2019-2023 Firli Bahuri usai dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019) / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  –
Posisi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pertanyaan bagi sebagian kalangan. Pasalnya, yang bersangkutan masih menjabat di institusi Polri.

Namun mengenai hal itu, Dewan Pengawas KPK belum memutuskan apakah akan meminta Firli Bahuri pensiun dari Polri setelah resmi menjadi Ketua KPK.

“Dewas masih menunggu peraturan pelaksanaan yang disebut dalam undang-undang untuk pelaksanaan tugas,” kata anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho lewat pesan singkat, Kamis (26/12/2019).

Anggota Dewan Pengawas KPK lainnya, Harjono, mengatakan pihaknya perlu berembuk terlebih dahulu apakah akan meminta Firli pensiun atau tidak.

“Rapat Dewas yang akan menentukan,” ujarnya.

Firli Bahuri tidak menjawab dengan lugas saat ditanya apakah bakal pensiun sebagai polisi atau tidak setelah resmi memimpin KPK.

“Saya mengabdikan diri saya untuk bangsa dan negara. Bukan pada orang per orang, tapi saya mengabdi untuk rakyat, bangsa, dan negara,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan usai dilantik pada Jumat pekan lalu.

Desakan agar Firli pensiun dini muncul dari kalangan aktivis antikorupsi. Mereka takut jika Firli masih berstatus polisi aktif bakal menimbulkan konflik kepentingan ketika KPK mengusut dugaan korupsi di Korps Bhayangkara itu.

“Langkah itu untuk tetap menjaga KPK independen,” kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati.

Asfinawati menyarankan Firli bersikap seperti pimpinan KPK 2015-2019, Basaria Panjaitan, yang memilih pensiun dari kepolisian begitu ia dilantik.

Sementara itu, Komisioner Kompolnas Andrea Pulungan mengatakan Firli tak perlu pensiun dari perwira polisi aktif. Firli tetap bisa menjadi polisi aktif sekaligus menjadi Ketua KPK.

Alasannya, kata Andrea, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 28 ayat 3 yang menyebutkan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian, hanya berlaku bila anggota polisi menduduki jabatan politik.

Sementara Ketua KPK bukan jabatan politik. “Seingat saya ini bukan jabatan politik, karena prosesnya tidak serta merta, ada proses seleksi,” kata dia.

Sebelum dilantik menjadi Ketua KPK, Firli menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal atau bintang tiga.

www.tempo.co

Baca Juga :  Pemerintah Sediakan 1.500 Kamar Hotel untuk 3.000 Pasien Covid-19