Perhatian, Kantor Pemda dan Pusat Pemerintahan Sragen Bakal Dipindah ke Sine. Anggarannya Rp 50 Miliar Lebih, Dimulai Tahun Ini!

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemkab Sragen menggulirkan wacana memindahkan kantor bupati dan pusat pemerintahan Sragen ke wilayah Sine dekat Technopark.

Tahapan proyek pemindahan itu sudah dimulai tahun ini dan akan dilakukan bertahap selama beberapa tahun ke depan. Untuk menuntaskan misi itu, setidaknya dibutuhkan anggaran hampir Rp 50 miliar lebih.

“Iya. rencana pemindahan kantor Pemda itu kan masuk di RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) Sragen. Rencana itu sudah kita tuangkan dan saat ini kita mulai untuk menyiapkan lahannya,” papar Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Senin (20/9/2021).

Bupati Yuni menguraikan wacana itu sudah dimulai tahun ini dengan menyiapkan DED. Kemudian persiapan lainnya adakah penyiapan lahan yang akan digunakan untuk kompleks kantor Pemda yang baru nanti.

Termasuk kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan. Ia menyampaikan lokasi kantor Pemkab yang baru nanti ada di dekat Technopark yakni di wilayah Sine, Sragen.

Lokasi itu dipilih karena strategis serta mendekat dengan kantor mall pelayanan publik (MPP) yang saat ini sudah proses dibangun juga di dekat Technopark.

“Jadi nanti bisa jadi kompleks terpadu terintegrasi dengan kantor MPP itu. Apalagi di sana sudah ada hutan kota, lokasinya juga strategis,” urainya.

Ia menyebut anggaran untuk mega proyek pemindahan kantor Pemda itu diperkirakan membutuhkan Rp 50 miliar lebih.

“Untuk pembebasan lahan kita siapkan sekarang sehingga mulai tahun depan dan proses membangunnya 2 tahun lagi. Memang bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran. Tidak mungkin langsung selesai jadi,” jelasnya.

Menurutnya kantor yang akan dipindahkan ke kompleks baru itu nantinya akan bertahap pula. Dinas atau kantor yang menyatu dengan kantor Pemda akan jadi prioritas pertama.

Termasuk dinas atau kantor yang magersari atau di sekitar kantor Pemda seperti Diskominfo, Bappeda, BPKPD.

“Kalau DPMPTSP kan sudah punya pelayanan satu pintu sendiri di mall pelayanan publik. Idealnya l dinas kumpul jadi satu kecuali dinas yang mempunyai alat berat yang tidak boleh dijadikan satu seperti Damkar dan Bina Marga itu harus tempat sendiri,” imbuhnya. Wardoyo