Karang Taruna Bantah Tarikan Parkir Rp 1000 untuk Sepeda Anak-Anak. Sebut Hasilnya untuk Perawatan dan Kebersihan!

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Tudingan pedagang di Taman Harmoni Hutan Kota Plumbungan soal tarikan Rp 1000 bagi pengunjung anak-anak bersepeda onthel, dibantah oleh Karang Taruna.

Ketua Karang Taruna Balak Muda Kampung Karang, Dedy mengatakan memang ada tarikan parkir Rp 1000 untuk sepeda onthel. Namun kebijakan itu muncul bukan untuk kepentingan karang taruna.

Akan tetapi tarikan itu juga digunakan untuk pengelolaan, perawatan dan kebersihan.

Menurutnya munculnya uang parkir itu dikarenakan pengunjung dengan sepeda onthel dilarang naik ke arena jogging track. Sehingga mereka yang ingin ke jogging track sepedanya memang diparkir, dirapikan dan dijaga oleh karang taruna.

“Kalau hari Minggu kan banyak komunitas gowes yang datang bawa sepeda onthel. Kan sepeda nggak bisa naik, nah kita kasih tempat dan memang kita tariki Rp 1000. Kita rapikan dan kita jaga. Tapi untuk anak-anak kita nggak narik,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Senin (11/10/2021).

Dedy mengungkapkan uang parkir itu juga bukan untuk kepentingan karang taruna. Akan tetapi kegunaannya kembali untuk pengelolaan, perawatan lingkungan situ dan perbaikan apabila ada sarana yang rusak.

Misalnya ada kerusakan lampu, karang taruna yang memperbaiki. Kemudian untuk biaya kerja bakti dan kebersihan juga.

“Jadi sebenarnya kita tidak mementingkan hasil. Sejak awal, kami dari karang taruna kita sampaikan ini pengabdian,” ujarnya.

Soal tudingan pedagang, tarikan parkir onthel Rp 1000 menjadi pemicu sepinya pengunjung, Dedy menyebut hal itu tidak benar.

Ia lebih melihat sepinya pengunjung karena selama pemberlakuan PPKM, kawasan taman harmoni hutan kota itu memang ditutup untuk pengunjung.

“Selama PPKM memang sepi. Selama ini pedagang sudah kita ajak rembugan setiap ada persoalan, kita sudah lunak mengundang mereka. Tapi mereka sepertinya tidak menghargai dan nggak mau datang. Malah ada pihak luar yang mencampuri sehingga akhirnya malah ruwet,” tukasnya.

Sebelumnya, kalangan pedagang di Taman Harmoni Hutan Kota Plumbungan, Karangmalang, Sragen mengeluhkan sistem pengelolaan PKL di lokasi itu yang dinilai tidak tertata.

Dampaknya, pengunjung yang sebelumnya ramai kini jadi sepi akibat kebijakan beberapa pihak yang tak sinkron. Hal itu berimbas pada omset pedagang yang saat ini merosot drastis.

Keluhan itu terungkap saat mereka beraudiensi dengan anggota Komisi IV DPRD Sragen, Fathurrohman, di lokasi Taman Harmoni Hutan Kota Plumbungan, Minggu (10/10/2021).

Ada sekitar 15 pedagang dan perwakilan pengurus paguyuban yang hadir dalam audiensi terbuka itu.

Salah satu pedagang, Ayub (30) asal Dukuh Karang, Kroyo menuturkan ia termasuk pedagang yang awal merintis jualan di lokasi taman hutan kota Plumbungan.

Kala itu, hanya ada beberapa pedagang dari sekitar, namun setelah ramai mendadak banyak pedagang luar yang ikut jualan.

Karena ketidakjelasan pengelolaan, akhirnya pedagang lama justru tersingkir.

“Waktu itu sampai ada 70an pedagang luar yang masuk. Ketika ada masalah, pengelola malah pergi. Dulu ramai sekali, setelah ada kebijakan sepeda onthel ditariki parkir Rp 1000, sekarang jadi sepi. Bahkan pernah saya jualan seharian cuma dapat Rp 1000. Makanya kami inginnya ada wadah resmi untuk pedagang dari dinas. Biar dikelola resmi dan ramai lagi,” paparnya.

Senada, pedagang lainnya, Fuad (51) dari Karang Bendo, Kroyo menuturkan sebelum ada pengelola, pengunjung sangat ramai dan pedagang bisa mendapat penghasilan lumayan.

Namun setelah muncul kebijakan parkir onthel ditarik retribusi, pengunjung dari anak-anak dan warga yang gowes akhirnya jadi kapok.

“Sebelum ada pengelola, saya jualan jam 07.00 WIB sampai jam 15.00 WIB, hasilnya lumayan. Sekarang sejak sepeda onthel ditariki itu, lama-lama pengunjung berkurang drastis. Kami nggak tahu ide siapa itu. Makanya kami ingin jalan terbaik biar ramai lagi. Dulu yang jualan cuma 5 orang, sekarang jadi 13an orang,” tukasnya. Wardoyo