Waspadai Tahun Politik 2024 Berpotensi Jadi Ancaman bagi Kemerdekaan Pers

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM —Wakil Ketua Dewan Pers, Agung Dharmajaya menilai indeks kebebasan pers di Indonesia sudah berada di jalur yang benar. Meskipun harus diakui masih ada sejumlah wilayah di tanah air yang masih rendah indeks kebebasan persnya, terutama di daerah rawan konflik.

“Indonesia itu dinamikanya luar biasa. Terdiri dari beragam suku, perbedaan kelompok, dan karakter masyarakat di berbagai wilayah yang beraneka ragam. Jadi ketika membandingkan kebebasan pers dengan negara lain juga tidak bisa apple to apple,” ungkap Agung dalam Diskusi bertema “Refleksi Indeks Kebebasan Pers di Indonesia” yang digelar Kominfo Pusat bertempat di Monumen Pers Nasional (MPN) Surakarta, Rabu (31/5/2023).

Agung menambahkan, belum lagi jika dilihat dari jumlah media dan wartawan yang ada di Indonesia juga sangat jauh dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Sehingga itu juga mempengaruhi indikator penilaian terhadap kebebasan pers di Indonesia.

“Misalnya kalau dibandingkan dengan Timor Leste yang penilaian indeksnya berada di atas kita tentu kan beda. Di Timor Leste tidak sedinamis di Indonesia. Termasuk jumlah wartawannya dengan Solo saja lebih banyak di Solo, misalnya semacam itu,” ungkap Agung.

Apa yang disampaikan Agung tersebut sekaligus menanggapi adanya hasil riset lembaga nirlaba Reporters Without Borders (RSF) yang menempatkan kebebasan pers Indonesia di tahun 2023 berada di peringkat 108 dari 180 negara. Peringkat Indonesia jauh di bawah Malaysia (73) dan Timor Leste (10).

Di sisi lain, Agung mengajak semua pihak untuk turut berperan aktif mengawal kebebasan pers di tanah air. Pasalnya, kebebasan pers tidak bisa hanya diusahakan oleh Dewan Pers saja. Sesuai amanah UU No 40 tahun 1999, salah satu pekerjaan utama Dewan Pers adalah menjamin kebebasan pers.

“Tentunya, menjamin kebebasan pers tidak hanya bisa dilakukan Dewan Pers, wartawan, atau satu dan dua pihak, tapi semua pihak. Mulai dari Polri, TNI, akademisi, dan unsur manapun, termasuk pemerintah,” tambah Agung.