JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

KemenPPPA Dorong Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

Peserta rakornas KPPI berfoto bersama MenPPPA, Yohana Yembise. Dok.KemenPPPA
Peserta rakornas KPPI berfoto bersama MenPPPA, Yohana Yembise. Dok.KemenPPPA

DENPASAR–Peran aktif perempuan di bidang politik masih terkendala rendahnya keterwakilan perempuan di bidang tersebut. Untuk itu, peran organisasi yang bergerak hingga tingkat akar rumput sangat dibutuhkan guna mendorong jumlah partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia.

“Saya mengharapkan semua perempuan khususnya yang aktif di bidang politik untuk turut mewujudkan kesetaraan gender. Saya yakin anda memiliki kapasitas dan integritas dalam membangun sinergi, menghimpun dukungan, merumuskan, dan melahirkan kebijakan yang responsif gender serta mampu karya yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise mengapresiasi Rapat Koordinasi Nasional Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Denpasar Bali, Minggu (25/2/2018).

Baca Juga :  KPK Berhasil Saring 9 Pejabat Baru untuk Isi Jabatan Struktural

Menurut Yohana, topik “Perjuangan Perempuan di Politik dan Pengambilan Keputusan” yang diangkat KPPI sangat berkorelasi dengan upaya-upaya strategis yang telah dilakukan Kemen PPPA selama ini. Khususnya dalam menyiapkan para pemimpin perempuan di masa-masa mendatang.
“Semoga hasil-hasil Rakornas KPPI yang telah disepakati ini dapat ditindaklanjuti secara optimal untuk mendukung pecapaian target meningkatkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen di legislatif pusat dan daerah,” terang dia.

Banyak langkah, ujar dia, yang berkorelasi dengan upaya tersebut. Misalnya menyusun Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPPA RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2019. Juga menyosialisasikan ke daerah, serta melakukan MoU dengan Kemendagri untuk bersama-sama melaksanakan pendidikan politik secara masif agar dapat mendongkrak keterwakilan perempuan legislatif.

Baca Juga :  Kemitraan Desak Pemerintah Tunda Pelaksanaan Pilkada 2020, Ini 4 Alasannya

KemenPPPA juga telah melaksanakan pelatihan kepemimpinan perempuan potensial bakal calon kepala daerah di 15 provinsi di Tahun 2016 dan 17 provinsi di tahun 2017. Pelatihan pendidikan politik kebangsaan berperspektif gender di 13 provinsi di tahun 2016, dan 14 provinsi di tahun 2017. Menyusun modul kepemimpinan perempuan di perdesaan dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan upaya mewujudkan kualitas perempuan di perdesaan. Aris Arianto