JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Perangkat Desa Sragen Kompak Lawan Statemen DPRD. Tepis Ada Pemaksaan Mutasi, Sebut Perbup Tak Tabrak Permendagri

“Bagaimanapun Carik itu kan sudah semestinya memang harus punya pengamalan jadi perangkat desa dulu. Kalau ada anggapan mutasi mematikan hak warga,  itu juga salah. Karena hak masyarakat untuk jadi perangkat masih terbuka. Setelah mutasi selesai, baru nanti dibuka penjaringan dan penyaringan yang di situ masyarakat luar bisa mendaftar, ” terangnya.

Ia juga meluruskan bahwa tahapan mutasi dan penjaringan penyaringan adalah dua tahapan yang terkait, tak bisa dipisahkan dan bukan untuk pilihan. Menurutnya mutasi adalah kewajiban desa. Akan tetapi desa boleh tidak melakukan mutasi ketika semua perangkatnya tidak ada yang mau dimutasi atau mengisi jabatan Carik karena merasa tak mampu.

Baca Juga :  Wajah Baru SMPN 1 Sambungmacan Sambut Adiwiyata Provinsi. Dulu Gersang, Kini Berubah Rindang Bertabur Cemara

“Sejauh ini juga enggak ada perangkat desa yang resah. Warga juga nggak ada yang resah,  karena nanti yang ingin daftar perangkat diwadahi di tahapan penjaringan penyaringan, ” urainya diamini perangkat desa yang hadir.

Sumanto menambahkan klarifikasi itu dirasa perlu untuk menepis anggapan atau pemahaman yang salah terhadap Perbup atau Perda.

“Kalau ada keresahan atau gejolak Kades untuk nemutasi padahal mungkin saat Pilkades tak didukung perangkatnya, kami rasa mestinya rasa itu nggak perlu ada.  Ketika sudah terpilih jadi Kades ya harus menjadi milik warga desa dan merangkul semua perangkatnya, ” pungkasnya.

Baca Juga :  Berikut Daftar Harga Durian Desa Gempolan, Kerjo, Karanganyar, Harga Bersahabat!!

Pernyataan itu disampaikan menyusul statemen dari Ketua Fraksi PKB DPRD Sragen,  Faturrohman yang beberapa hari lalu mendesak Pemkab dan bupati untuk mengkaji ulang Perbup. Sebab selain menelikung Pansus DPRD dengan diam-diam memasukkan klausul Carik dalam penataan Perdes,  Perbup juga dinilai menabrak Permendagri. Menurutnya di Permendagri mengamanatkan bahwa pengisian perangkat desa “dapat” dilakukan dengan mutasi atau penjaringan. Akan tetapi di Perbup dibuat seakan-akan menggiring opini dan memaksakan semua desa harus melakukan mutasi. Wardoyo

« Halaman sebelumnya

Halaman :   1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com