JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Senada Moeldoko, Fahri Hamzah Sebut Ada Upaya Pihak Tertentu untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menanggapi wacana yang tengah ramai diperbincangkan masyarakat terkait amandemen kelima Undang-Undang Dasar di Gedung DPR RI pada Jumat (16/8/2019) / tribunnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Senada dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui dirinya mendengar ada pihak-pihak yang berupaya menggagalkan pelantikan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang.

Pelantikan itu sendiri akan digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Memang saya dengar ada ancaman kepada Presiden supaya tidak dilantik 20 Oktober kan dilantiknya di gedung ini (gedung DPR),” ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Beberapa hari sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan hal yang sama.

Kendati demikian, Fahri berharap Presiden Jokowi tidak perlu takut dengan adanya isu tersebut.

Ia juga meyakini isu tersebut tidak benar. Pasalnya, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sudah terpilih secara resmi sebagai pemenang Pilpres 2019.

Selain itu, rival Presiden Jokowi, Prabowo Subianto, juga sudah menerima hasil Pilpres 2019 sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga :  Ini 6 Larangan dalam Aturan Pesepeda yang Dirilis Kemenhub

“MK sudah dilewati, KPU sudah dilalui, dan penghitungan suara juga dianggap sudah selesai. Pak Prabowo juga sudah menerima,” kata Fahri.

“Harusnya kan itu sudah selesai. Dan karena itu Presiden tak perlu takut seolah ini dikaitkan dengan ada upaya menggagalkan pelantikan presiden, enggaklah,” tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memanggil jajarannya untuk membahas situasi terkini di berbagai daerah, khususnya Jakarta.

Presiden telah mendapatkan laporan rencana aksi unjuk rasa yang digelar di depan gedung DPR pada Selasa (24/9/2019).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden telah menginstruksikan aparat kepolisian dan TNI untuk mengantisipasi tindakan yang tidak diinginkan saat unjuk rasa berlangsung.

“Kebetulan ada Kapolda dan Pangdam Jaya semuanya diperintahkan untuk melakukan langkah-langkah yang proporsional,” ujarnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Baca Juga :  Menyusul Elemen Lain, FPI dan GNPF Desak Penundaan Pilkada 2020

Kemudian hadir juga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Eko Margiyono, dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono.

Menurut Moeldoko, menjaga situasi keamanan di setiap daerah perlu dilakukan dengan baik, apalagi pada 20 Oktober 2019 akan berlangsung pelantikan Jokowi dan Mar’ruf Amin sebagai presiden-wakil presiden.

“Ya relatively bahwa situasi menang ada prioritas-prioritasnya, setidaknya sampai pelantikan berjalan dengan baik,” tuturnya.

Mantan Panglima TNI itu menyebut pemerintah dan aparat keamanan melihat ada oknum yang berupaya membuat situasi keamanan tetap memanas dan berniat menghambat pelantikan.

“Ada yang mengharapkan seperti itu (menghambat pelantikan),” ucap Moeldoko.

www.tribunnews.com