JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Semarang

Masyarakat Kini Lebih Mudah Sampaikan Keluhan Lewat Media Sosial, Gubernur Ganjar Minta Aparatur Pemerintah Tidak Baperan

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Foto/Humas Pemprov Jateng

SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menegaskan perlunya pejabat pemerintah di masa kini untuk memiliki akun sosial media. Bahkan, sejak awal kepemimpinannya, Ganjar mewajibkan setiap dinas di lingkup Pemprov Jateng aktif bersosial media.

Perubahan itu mengingat revolusi media yang berubah seiring perkembangan gawai komunikasi, di mana orang lebih mudah berinteraksi melalui telepon pintar. Itu pula yang memengaruhi kebiasaan melapor ke instansi pemerintah.

“Humas harus ikuti frekuensi rakyat, kalau orang mau lapor sekarang tidak ada yang datang ke kantor. Saya dulu kalau laporan tebal sekali, sekarang tidak. Lewat elektronik. Jalan rusak bisa lewat video. Birokrasi tidak sangar, lebih casual dan dekat dengan rakyat,” urainya.

Selain itu, Ganjar juga menyoroti, pentingnya tata bahasa yang tidak kaku. Juga harus responsif terhadap keluhan warga. Oleh karena itu, Pemprov Jateng memberi batasan 1×24 jam, untuk dapat merespon laporan warga.

Baca Juga :  Tewaskan 4 Warga, Kapolda Jateng Cek Lokasi Ledakan Mercon di Kebumen. Ancam Pidanakan Pelaku Mercon Hingga 20 Tahun Penjara

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyoroti fungsi kehumasan dalam pemerintahan yang harus berperan bak korporasi swasta. Bukan hanya corong pembangunan, namun harus peka terhadap pola komunikasi di media sosial dan sigap melayani warga.

Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar, saat menjadi pembicara dalam pelatihan jurnalistik dan sosial media Humas dan Kominfo Pemerintah se-Jawa Tengah, pada Senin (8/3/2021).

Menurut Gubernur Ganjar, pemerintah, terutama dalam bidang kehumasan, tak ubahnya seperti sebuah perusahaan dengan masyarakat sebagai kliennya.

“Pemerintah itu layaknya perusahaan. Kliennya siapa? Kliennya ya masyarakat,” tegasnya, seperti dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng, Selasa (8/3/2021).

Ganjar pun menuntut aparatur pemerintah, khususnya jajaran kehumasan dan Diskominfo, tidak gampang tersinggung saat meladeni warga. Baginya, seorang PNS harus siap dianggap sebagai babu alias pembantu oleh rakyat.

Ia pun menegaskan bahwa di era keterbukaan saat ini, pejabat pemerintah selaku pelayan masyarakat tidak boleh terlalu mudah tersinggung dengan kritikan dari warga.

Baca Juga :  Awas, Pemudik Lewat Jateng Yang Mau Balik Tanpa SIKM dan Hasil Swab Bakal Diswab Antigen. Sudah 7.000 Kendaraan Arus Balik Diperiksa di Pintu Tol Kali Kangkung

“Saya lebih suka memakai medsos, karena lebih terbuka. Kalau lama (merespon laporan) akan dihukum oleh rakyat, kalau dihukum ya jangan baperan (bawa perasaan, tersinggung),” pungkas Ganjar.

Sebelumnya, saat melantik kepala daerah baru di wilayah Jateng, Ganjar juga mengimbau agar para pemimpin daerah memiliki akun media sosial dan aktif menggunakannya.

Ganjar bahkan menegaskan pentingnya bagi bupati dan wali kota untuk membuka kanal-kanal media sosial dalam memanfaatkan teknologi dan informasi agar lebih cepat tanggap terhadap persoalan masyarakat.

Tak hanya akun personal kepala daerah, Ganjar juga menyebut pentingnya memiliki akun pemerintahan daerah bahkan kantor dinas untuk menunjang pelayanan masyarakat melalui kanal-kanal media sosial. Menurut Ganjar ini merupakan sebuah kerjaan yang tidak ringan namun cukup penting.