JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Keberatan Penarikan Jatah Bengkok, FKKD dan Praja Sragen Sepakat Kirim Surat ke Bupati. Desak Kajian Ulang Perbup 76

Wakil Ketua FKKD Sragen, Siswanto saat memberikan paparan dalam Rakor Kades se-Kabupaten Sragen, Senin (6/12/2021). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa di Sragen sepakat mengirimkan surat ke Bupati untuk mendesak dilakukan kajian ulang terhadap Peraturan Bupati (Perbup) No 76/2017.

Kajian diperlukan mengingat kebijakan penarikan tanah bengkok jatah Kades dan Perdes yang diatur dalam Perbup itu, dinilai tidak relevan dan telah memicu penolakan.

Kesepakatan itu tertuang dalam Rapat Koordinasi Kepala Desa se-Kabupaten Sragen bersama perwakilan Paguyuban Perangkat Desa (Praja) Kabupaten Sragen, di gedung Korpri Sragen, Senin (6/12/2021).

Wakil Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Sragen, Siswanto mengatakan hasil rapat koordinasi yang dihadiri semua Kades dan perwakilan Praja Sragen itu akhirnya sepakat mengirim surat ke Bupati.

Baca Juga :  Pimpin FKKD Sragen, Kades Siswanto Siap Akomodir Kepentingan Semua Kades. Pesannya Jaga Netralitas dan Patuhi Regulasi

Intinya mayoritas mendesak agar dilakukan kajian ulang terkait poin penarikan bengkok di Perbup 76.

Menurutnya, saat rakor, hampir sebagian Kades dan Praja memang keberatan dengan penarikan bengkok serta menghendaki kebijakan itu direvisi.

“Pertimbangannya ada beberapa hal. Yang jelas tadi sudah sepakat dari FKKD dan Praja akan berkirim surat ke Bupati untuk minta dilakukan kajian ulang Perbup 76. Kami minta dijadwalkan untuk kajian ulang,” tandasnya.

Baca Juga :  Kecelakaan Mobil VS Motor di Pertigaan Masjid Raya Sragen, Satu Korban Kritis, Satunya Luka-Luka

Rakor tersebut dilakukan dengan membahas dan melakukan kajian hukum terhadap Perbup No.76/2017, PP No.43/2015, dan PP Perubahan No.47/2015.

Sebelumnya, Sekda Sragen, Tatag Prabawanto menegaskan kebijakan penarikan tanah bengkok jatah Kades dan perangkat desa, sudah sesuai dengan regulasi.

Kebijakan penarikan tanah bengkok itu juga muncul atas regulasi-regulasi di atasnya.

Penegasan itu disampaikan menyikapi aksi protes paguyuban perangkat desa (Praja) terhadap SE penarikan tanah bengkok yang digelar melalui demo di Kecamatan Tanon, dua hari lalu.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua