loading...
Loading...
Suasana rapat paripurna penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD 2017 di DPRD Rabu (23/5/2018). Foto/Wardoyo

KARANGANYAR- Enam fraksi yang ada di DPRD Karanganyar, menyoroti lima hal krusial dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Karanganyar Tahun 2017. Sorotan tajam tersebut terungkap dalam pandangan fraksi terhadap pengantar laporan pertanggugjawaban ABD tahun 2018, di ruang paripurna DPRD Karanganyar, Rabu (23/05/2018).

Lima hal yang disorot tersebut, masing-masing rendahnya pendapatan asli daerah, penerapan E-Billing yang belum terlaksana, penyerapan anggaran yang masih rendah, persoalan pendidikan, serta sejumlah proyek yang belum terlaksana hingga pertengahan tahun 2018.

Fraksi Partai Demokrat, dalam tanggapannya yang dibacakan Karwadi, menyoroti pendapatan sektor pariwisata yang masih kurang optimal. Selain kurang optimalnya pendapatan di sektor pariwisata, jalan menuju ke lokasi wisata yang ada di Tawangmangu, mengalami kerusakan da minim penerangan jalan.

Baca Juga :  Blak-blakan, Ketua DPRD Karanganyar Ungkap Keluh Kesah Kepala SLBN 

Sementara, Fraksi PDIP, masih banyaknya potensi PAD yang belum tergali, Silpa yang selalu tinggi di akhir tahun anggaran serta adanya temuan BPK jika ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume. Disisi lain, Fraksi Partai Golkar, menyoroti kinerja Pemkab yang lambat, serta penyerapan anggaran yang masih rendah.

Menurut juru bicara fraksi partai Golkar, Suparmi, untuk belanja langsung sebesar Rp 1,1 triliun, terealisasi Rp 800 miliar. Hal ini, lanjut Suparmi, menunjukan lemahnya perencanaan dari Pemkab Karanganyar.

Baca Juga :  Diam-diam Bawaslu Intai Menko Puan Maharani Saat Bagi Bantuan Miliaran Rupiah di Karanganyar. Begini Hasil Pengawasan Bawaslu! 

“Pemkab harus bekerja lebih maksimal. Perencanaan masih lemah,” ujarnya Rabu (23/05/2018).

Sedangkan tiga fraksi lain, masing-masing, Fraksi Gerindra Amanat, FPKS dan FPKB. Ketiga fraksi ini sama-sama menyoroti potensi pendapatan asli daerah yang berlum tergali, penyerapan anggaran yang masih rendah serta pengambilalihan SMA/SMK yang menyebabkan biaya pendidikan semakin berat.

Sebelumnya, pejabat sementara (Pjs) Bupati Karanganyar, Prijo Anggoro menyampaikan  pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017. Dalam laporannya, pendapatan daerah tahun 2017, keseluruhan dianggarkan Rp 2.088.890.803.385.00, sedangkan realisasinya sebesar Rp 2.043.460.305.969.00 atau sekitar 97,83 %. Wardoyo

Baca Juga :  Pemilu Tinggal Sebulan Lagi, Ini Imbauan Kapolres untuk Warga dan Tokoh Masyarakat! 

Loading...