loading...
Loading...
Direktur IKP Kemenkominfo, Wiryanta dan Sekretaris Dirjen Kemenristek Dikti, Rina Indiastuti. Foto/Wardoyo

KLATEN, JOGLOSEMARNEWS.COM- Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyampaikan lulusan SMA atau SMK yang tak mampu tapi pingin melanjutkan studi di perguruan tinggi, bisa memanfaatkan program Indonesia Pintar. Sampai saat ini, program yang menyediakan kuliah gratis berikut biaya hidup bulanan itu sudah mencapai 480.000 mahasiswa.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran Kemahasiswaaan Kemebterian riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, Rina Indiastuti saat menghadiri sosialisasi program KIP dan PKH bersama Kementerian Kominfo RI di Lapangan Munggung, Karangdowo, Klaten, Jumat (8/3/2019) malam.

Rina mengungkapkan program Indonesia Pintar diluncurkan untuk siswa lulusan SMA atau SMK yang secara ekonomi tak mampu namun pingin melanjutkan kuliah.

“Penduduk kurang mampu, punya kesempatan belajar di politeknik, universitas atau institut. Mereka bisa, karena pemerintah sudah memberikan bantuan pendidikan lewat program Indonesia Pintar atau yang biasa dikenal dengan istilah bidik misi,” paparnya.

Rina menguraikan program Indonesia Pintar itu memberikan bantuan uang kuliah gratis karena yang membiayai kuliah adalah pemerintah. Kemudian, biaya hidup bulanan, mahasiswa masih dijatah Rp 750.000.

Baca Juga :  Mau Ngedem Pikiran, Datang Saja ke Green Canyon Mini Socokangsi

Biaya hidup bulanan itu naik dari Rp 650.000 perbulan lada tahun lalu. Pemberian bantuan kuliah dan biaya hidup itu untuk membuat mahasiswa lebih fokus dalam belajar tanpa harus memikirkan biayanya.

“Banyak kok mahasiswa miskin yang ikut program ini dan punya prestasi luar biasa. Ada yang sudah lulus jadi dosen,  wirausaha, guru, pemerintahan bahkan sekarang sampai ada yang dibiayai kuliah S3 baik di dalam dan di luar negeri,” terangnya.

Rina menyampaikan sejauh ini data penerima program itu sudah mencapai 480.000 mahasiswa se-Indonesia. Mereka kuliah baik di negeri maupun swasta.

Ia menambahkan pesan yang ingin disampaikan pemerintah bahwa masyarakat tidak mampu punya kesempatan belajar di jenjang perguruan tinggi yang didanai pemerintah.

Data juga menunjukkan hampir semuanya yang mendapat program itu lulus berpestasi dengan baik.

“Kami mendata banyak masyarakat miskin punya potensi tapi kadang takut dan belum paham. Orangtua seringkali udahlah langsung bekerja. Makanya ke depan pemerintah memikirkan bagaimana supaya negara ini punya SDM yang bagus. Makanya lewat sosialisasi ini, kami sampaikan masyarakat kurang mampu bisa memanfaatkan program itu,” jelasnya.

Baca Juga :  Mau Ngedem Pikiran, Datang Saja ke Green Canyon Mini Socokangsi

Lantas bagaimana cara mendaftarnya? Rina menyebut syaratnya mereka masuk kuliah dulu. Lalu menunjukkan kepemilikan kartu tidak mampu seperti KIP, PKH atau keterangan dari kelurahan bahwa benar-benar tidak mampu.

“Untuk sarjana nanti pembiayaannya 8 semester, kalau poitenik 6 semester. Intinya pemerintah akan membiayai mereka sampai menyelesaikan studi di perguruan tinggi,” tandasnya.

Direktur IKP Kominfo RI, Wiryanta mengungkapkan sosialisasi malam itu digagas untuk mewartakan capaian empat tahun pemerintahan Jokowi-JK kepada masyarakat.

Di antaranya program peningkatan kapasitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan jaminan kesehatan nasional (JKN).

“Di sektor pendidikan ada program KIP dan lainnya. Lalu ada program PKH yang sebagaimana disampaikan Bapak Presiden Jokowi, penerima PKH sudaj meningkat hampir 3 kali lipat. Lalu untuk besarannya, dulu rata-rata hanya Rp 2,4 juta sekarang sudah ditingkatkan menjadi Rp 10 juta,” paparnya kepada wartawan.

Menurutnya, peningkatan nominal itu dilakukan dalam rangka menyukseskan pengentasan kemiskinan dan menaikkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga :  Mau Ngedem Pikiran, Datang Saja ke Green Canyon Mini Socokangsi

Lantas di sektor kesehatan, Wiryanta menyebutkan pemerintah sudah menggelontorkan program JKN atau BPJS kesehatan. Hingga bulan Februari 2019, jumlah kepesertaan BPJS kesehatan sudah mencapai lebih dari 217 juta peserta.

Dari angka itu, 100 juta peserta diantaranya merupakan warga kurang mampu yang preminya dibayarkan penuh oleh pemerintah pusat dan daerah.

“Dari 217 juta peserta itu, ada sekitar 100 juta peserta masuk kategori PBI yang iuran preminya dibiayai pemerintah pusat. Sudah berapa triliun dulu, lalu kalau yang dibiayai oleh Pemda ada sekitar 30an juta warga,” terang Wiryanta. Wardoyo

 

Loading...