JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

Tren Penolakan Imunisasi di Karanganyar Meningkat, Begini Tanggapan Bupati 

Ilustrasi obat Covid-19.
Ilustrasi vaksin imunisasi

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM  Bupati Karanganyar, Juliyatmono, meminta kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir mengenai imunisasi yang saat ini mulai gencar dilakukan.

Pernyataan tersebut dilontarkan menyusul fenomena meningkatnya aksi penolakan yang dilakukan sebagian masyarakat untuk melakukan imunisasi terhadap anak mereka, dengan alasan keyakinan.

Selain itu, warga yang menolak melakukan imunisasi tersebut, karena bahan yang digunakan untuk pembuatan imunisasi tersebut dianggap berasal dari barang haram.

“Saya minta untuk tidak perlu khawatir. Bahan untuk imunisasi ini sudah diuji  dan sudah diberikan fatwa halal. Bahan dan prosedur pembuatannya juga jelas. Untuk itu, saya meminta kepada warga, untuk kesehatan anak, segera lakukan imunisasi,” ujar bupati.

Baca Juga :  Geregetan UU Omnibus Law, Gabungan Buruh Karanganyar Geruduk Bupati Juliyatmono. Tegas Tolak UU, Desak Presiden Keluarkan Perpu

Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar, Cucuk Heru Kusumo, usai rapat pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Imunisasi, Rabu (26/06/2019) mengatakan ada dua kecamatan yang paling banyak melakukan penolakan terhadap imunisasi.

Dua titik itu adalah Desa Blumbang dan Kalisoro yang berada di kecamatan Tawangmangu, serta Desa Beruk, yang berada di Kecamatan Jatiyoso.

“Proses penolakan menguat dan sudah sampai tahap mindset, bahwa melakukan imunisasi tidak sesuai dengan keyakinan. Setelah dicermati, yang menolak itu dari induk yang sama. Penolakan ini merambat secara perlahan,” kata Cucuk Heru Kusumo, Rabu (26/06/2019).

Cucuk menjelaskan peningkatan penolakan untuk melakukan imunisasi ini, mendekati angka 2 %. Pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya, namun belum membuahkan hasil yang cukup signifikan. Bahkan, tim juga sudah dibentuk, namun belum bisa bergerak.

Baca Juga :  Raperda Pemakaman di Karanganyar,  Fraksi PKS Minta Ada Pengaturan Pengawalan Jenazah, FPKB Minta Retribusi dan Layanan Diatur Lebih Jelas!

“ Kita harus cermati kondisi ini.  Yang dulunya hanya dua person, sekarang penolakan mendekati hampir 2 persen. Kita harus mengulang kembali. Saat pembentukan forum, atas saran bupati, tim disiapkan, untuk mengunjungi masing-masing rumah. Jika tetap tidak mau, maka kita buatkan surat pernyataan yang berisi alasan penolakan. Sehingga jika terjadi sesuatu, maka mereka juga harus ikut bertanggungjawab, dan tidak serta merta menyalahkan pemerintah,” tandasnya. Wardoyo