JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Belasan Warga Bonagung Ungkap Sudah Bayar Sertifikat PTSL Antara Rp 1,5 Juta- Rp 22,5 Juta. Rame-rame Buat Pernyataan Tuntut Uang Kembali! 

Salah satu warga Bonagung, Tanon saat menunjukkan surat pernyataan menuntut uang pembayaran sertifikasi tanah mereka dikembalikan. Foto/Wardoyo
Salah satu warga Bonagung, Tanon saat menunjukkan surat pernyataan menuntut uang pembayaran sertifikasi tanah mereka dikembalikan. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM Kisruh karut marut pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Sragen mencuatkan fakta baru.

Sejumlah warga peserta PTSL 2018 itu mengungkap bahwa mereka membayar antara Rp 1,5 juta hingga Rp 22,5 juta.

Setelah tahu bahwa sertifikat mereka diproses lewat PTSL dan kini dalam masalah, mereka pun rame-rame menuntut ke pihak desa untuk mengembalikan biaya yang sudah dibayarkan.

“Kami sudah bayar Rp 22,5 juta untuk pemecahan satu bidang jadi lima sertifikat. Dulu awalnya diajukan Prona tahun 2010 atas nama simbah dipecah lima. Tapi nggak jadi-jadi. Nah kemarin ditarik perbidang Rp 4,5 juta. Kami kira diikutkan reguler tapi ternyata dimasukkan ke PTSL ini. Kan sudah nggak benar, makanya kami ini buat surat pernyataan bermateri intinya minta uang kami dikembalikan,”ujar Sutarto, salah satu warga Bonagung, Rabu (20/11/2019).

Baca Juga :  Lahan Masuk Zona Industri, Pemkab Sragen Dukung Pendirian Pabrik Sepatu Korea di Tanon. Sekda Sebut Multiplier Effect

Nasib serupa diungkapkan Painem. Proses pemecahan bidang tanah yang dipecah jadi empat atas nama kerabatnya, juga ditarik biaya total Rp 6 juta atau Rp 1,5 juta perbidang.

Empat sertifikat itu atas nama Sukirman, Marjuki, Wartini dan Painem Hadi. Menurutnya, dirinya oleh panitia memang diminta membayar Rp 1,5 juta per sertifikat dan sudah dibayar Rp 1,8 juta sebagai uang muka.

Baca Juga :  Viral Ini Video Kapolresta Peraih Penghargaan Kapolri Bungkam Pengacara Kondang Hotman Paris!
Foto/Wardoyo

Senada, Karsono, warga RT 25, Bonagung juga mengungkapkan dari 11 bidang tanah milik keluarganya yang dibalik nama dan dipecah lewat PTSL, dirinya diminta membayar masing-masing Rp 2 juta perbidang. Sehingga total semua keluarganya membayar Rp 22 juta.

“Kami nggak tahu, pokoknya dulu ngajukan ikut sewalik (balik nama) dan ingin pecah. Terus disuruh mbayar Rp 2 juta per sertifikat. Semua keluarga saya total bayarnya Rp 22 juta. Uangnya ya direwangi cari utang. Makanya kalau tahu ternyata itu diikutkan PTSL harusnya bayarnya , ya kami minta uang kami kembali,” tuturnya.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com