JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Geruduk DPRD, GP Ansor Sragen Desak Penuntasan Perda Ponpes dan Madrasah. Sebut Pesantren Masih Dianaktirikan!

Ketua GP Ansor Sragen, Endro Supriyadi saat menyampaikan kenang-kenangan kepada Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Sugiyamto didampingi jajaran anggota usai audiensi soal Raperda Pesantren, Selasa (28/9/2021). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Belasan pengurus GP Ansor Sragen menggeruduk DPRD setempat, Selasa (28/9/2021). Mereka mendesak agar DPRD segera menyusun Peraturan Daerah tentang Pondok Pesantren dan Madrasah.

Desakan itu dilontarkan lantaran payung hukum lebih tinggi yakni Peraturan Presiden dan Undang-Undang tentang Pesantren sudah terbentuk.

Kehadiran Perda dinilai penting untuk membawa Ponpes dan madrasah sejajar dengan pendidikan formal lainnya.

Ketua GP Ansor Sragen, Endro Supriyadi menyampaikan kedatangannya bersama pengurus itu dalam rangka memberi dukungan kepada DPRD Kabupaten Sragen bersama eksekutif agar segera menuntaskan pembahasan tentang Raperda Ponpes dan Madrasah.

Hal itu dilakukan sebagai tindaklanjut dari kebijakan pemerintah pusat yang telah memutuskan Perpres dan UU yang sudah digedok oleh DPR RI.

Diharapkan kebijakan itu bisa segera ditindaklanjuti di tingkat daerah sehingga bisa diterapkan sampai daerah.

Baca Juga :  Terlalu Nakal, Mantan Kapolsek di Sragen Divonis 11 Tahun Penjara. Hakim Nyatakan Terbukti Terima Suap Rp 11 Miliar Lebih

“Harapan kami dengan adanya payung hukum Perda, maka keberadaan Ponpes dan Madrasah juga mendapat pengakuan yang sama dari pemerintah. Karena peran serta pondok pesantren selama ini juga bersama-sama menjadi bagian dari aset negara dan modal sosial negara. Tetapi di sisi yang lain pondok pesantren masih terkesan dianaktirikan,” paparnya kepada wartawan.

Endro menjelaskan melalui kebijakan UU Pesantren, masyarakat Pesantren nantinya akan bisa memiliki porsi yang sama seperti halnya dengan satuan pendidikan di bawah dinas pendidikan.

Termasuk dengan program-program berkaitan dengan pemberdayaan di pesantren, akan lebih bisa diakomodir.

Sebab selama ini, pesantren tidak hanya sekedar mengajarkan tentang pendidikan keagamaan tetapi juga menyangkut soal pemberdayaan.

“Artinya ketika berbicara pesantren kita juga berbicara bisa berbicara dari berbagai aspek. Mulai dari pengembangan masyarakat, kesehatan, isu tentang lingkungan hidup, ekonomi dan yang lain-lain juga ada di lingkungan pesantren,” terangnya.

Baca Juga :  Diprotes 2 Wali Murid, Tarikan Pagar Rp 280.000 di SMPN 2 Tanon Akhirnya Ambyar. Komite Langsung Kembalikan Uang Iuran

Ia juga menekankan bahwa Raperda itu nantinya harus tetap mengakomodir semua aspek keadilan bagi seluruh komunitas pesantren.

Mulai dari Bintek, program, dan lainnya sehingga bisa mencakup potret utuh pesantren. Termasuk juga majelis taklim yang selama ini dinilai memiliki andil dalam mengedukasi keagamaan dan lainnya.

Ketua Komisi IV DPRD Sragen yang memimpin audiensi, mengatakan saat ini DPRD memang tengah menyusun Raperda inisiatif tentang Pondok Pesantren.

Rancangan Perda itu nantinya akan dibahas di pansus dengan mengundang perwakilan seluruh elemen yang berkaitan dengan ponpes.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua