JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Ramai Soal Hutang Rp 200 Miliar, Golkar Sragen Minta Belajar dari Pemerintahan Sebelumnya. Berharap Bupati Bisa Cari Dana Segar ke Pusat!

Pujono Elli Bayu Effendi. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Partai Golkar Sragen meminta Pemkab mengkaji kembali rencana mengajukan pinjaman Rp 200 miliar ke Bank Jateng untuk anggaran 2022-2023.

Sekalipun akan diperuntukkan membangun sejumlah infrastruktur, rencana berhutang ratusan miliar itu dinilai belum begitu perlu dilakukan.

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sragen, Pujono Elli Bayu Effendi di sela rapat badan anggaran di DPRD Sragen, Senin (1/11/2021).

Kepada wartawan, ia mengatakan Golkar belum bisa memberi keputusan apakah menolak atau menyetujui terkait wacana pengajuan pinjaman yang saat ini mulai ramai digoreng di tataran DPRD.

Menurutnya, sikap Golkar baru akan disampaikan setelah nanti dirapatkan di DPD partainya.

Baca Juga :  Banyak Tewaskan Petani, Kapolsek Ngrampal Sragen Terjun ke Sawah-Sawah. Setrum Jebakan Tikus Langsung Dipreteli

Meski demikian, ia menilai wacana mengajukan hutang untuk membangun itu dinilai bukan kebijakan yang tepat.

“Kami hanya kasih gambaran kalau bisa ojo utang. Masih banyak jalan keluar lain untuk mbangun,” paparnya didampingi Ketua Fraksi Golkar, Sri Pambudi.

Bayu yang saat ini duduk di Wakil Ketua DPRD Sragen itu lebih mendorong pemerintah, dalam hal ini bupati, berupaya mencari sumber alternatif lain di luar hutang.

Misalnya dengan mengupayakan mencari bantuan dana segar ke pusat melalui lobi jalur partai.

Terlebih, bupati berlatar belakang partai yang saat ini menjadi pemenang dan menguasai jenjang pemerintahan di atasnya yakni Gubernur dan pusat.

“Dan itu sudah dilakukan ketika salah satu kader terbaik Golkar yaitu Pak Agus Fatchur Rahman menjadi Bupati Sragen. Meski Golkar tidak jadi partai pemenang di atas, beliau tetap bisa mendapat bantuan dari pusat. Bisa mbangun RSUD Rp 100 miliar dan 11 kantor kecamatan. Kalau yang partainya nggak menang saja bisa, yang partainya berkuasa mestinya lebih bisa. Kalau itu sudah nggak bisa dilakukan, mungkin baru berhutang. Tapi sekali lagi utang itu opsi terakhir,” terangnya.

Baca Juga :  Nyaris Putus Sekolah, Gadis Asal Desa Terpencil Dekat Gunung Kemukus Sragen Ini Bersyukur Terselamatkan Lewat Beasiswa KIP Kuliah

Berimbas Anggaran OPD

Lebih lanjut, Bayu menggambarkan rencana berhutang itu justru dikhawatirkan akan menggangu kelangsungan program pelayanan ke masyarakat.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua