JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

DPRD Sragen: Perbup Larangan Bantuan BKK Untuk Sarpras Telah Dzalimi Masyarakat!  

Ilustrasi
Ilustrasi ketok palu DPRD

SRAGEN- DPRD Sragen menyayangkan ketidakhadiran bupati untuk kali ketiga dalam rapat koordinasi membahas

Peraturan Bupati (Perbup) No. 29/2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Pemerintah Desa (Pemdes) yang salah satunya melarang BKK DPRD dalam bentuk Sarpras. Selain dianggap sarat muatan politis,  terbitnya Perbup juga dinilai telah mendzalimi hak masyarakat, Pokmas maupun karang taruna untuk mendapat bantuan dari DPRD.

Hal itu terungkap dalam rapat antara DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) soal kontroversi Perbup itu di DPRD Selasa (5/6/2018). Wakil Ketua DPRD Sragen,  Bambang WP mengatakan dalam rapat tadi,  bupati yang diundang dan dinantikan, kembali tidak hadir.

Baca Juga :  Resmi, Ini Daftar Harga BBM Terbaru Berlaku Mulai Hari Ini 1 Desember 2022. Dari Pertalite, Solar, Pertamax, Hingga Pertamina Dex!

Ia mempertanyakan ketidakhadiran bupati untuk kali ketiga di tengah gejolak masyarakat yang resah karena bantuan Sarpras lewat BKK DPRD di APBD 2018 mendadak tak bisa dicairkan akibat munculnya Perbup.

“Makanya kami memandang, kebijakan menerbitkan Perbup larangan bantuan BKK untuk seragam karang taruna,  sarpras ke desa itu bentuk kebijakan bupati yang mendzalimi masyarakat. Ketika masyarakat sudah mengajukan  usulan bantuan,  kita akomodasi,  anggaran sudah disetujui dan bupati sudah teken SK DPA, tiba-tiba dibuat Perbup yang melarang dicairkan, berarti bukan DPRD yang melarang. Biar masyarakat yang menilai dan tahu bahwa bupati lah yang mengganjal, ” paparnya diamini anggota DPRD dan fraksi,  Selasa (5/6/2018).

Baca Juga :  Aspal Mendadak Ambles, Tronton Muat 30 Ton Keramik Terguling dan Berjatuhan di Sidoharjo. Sopir Langsung Syok

Ia menguraikan keputusan pelarangan itu lebih kental bernuansa politis. Sebab tahun ini adalah tahun politik.

Kemudian dasar temuan BPK yang dijadikan alibi eksekutif,  menurutnya di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2017, ternyata juga tidak ada temuan BPK yang melarang atau menyangkut pencairan BKK DPRD.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com