Kasus Pupuk Subsidi Bocor di Gondang Sragen, Ketua HKTI Ungkap Pernyataan Mengejutkan dari Almarhum Haji Nardi. Sebut Pemerintah Kecolongan, Benarkah Ada Permainan?

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kasus temuan kios pupuk tak resmi yang menjual pupuk bersubsidi di Desa Kaliwedi, Gondang, Sragen menuai reaksi keras dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sragen.

HKTI menilai kasus pupuk bersubsidi sampai bocor ke kios tak resmi itu tak lepas dari adanya monopoli dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi. Pemkab melalui dinas terkait dinilai kecolongan dan gagal menjaga amanah dalam pendistribusian pupuk ke petani.

Hal itu disampaikan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Sragen, Syaiful Hidayat. Kepada wartawan, ia mengaku sangat menyayangkan terjadinya penimbunan pupuk bersubsidi di kios tak resmi yang kemudian dijual ke masyarakat umum dengan harga tinggi di Kecamatan Gondang itu.

Menurutnya, pemerintah telah kecolongan dalam pengawasan peredaran pupuk bersubsidi sampai ada pupuk sampai ke kios umum dijual melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi).

Syaiful juga menyebut, bocornya pupuk bersubsidi seperti itu tak lepas dari adanya monopoli pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh tengkulak besar. Dugaan monopoli itu juga sudah pernah disampaikan salah satu distributor pupuk di Sragen, Almarhum Haji Nardi.

“Pak Nardi itu selalu bilang pupuk subsidi itu dimonopoli. Karena itu pada akhirnya ada orang yang seharusnya dapat hak malah tidak mendapatkan hak. Sekarang kondisi seperti itu kan tidak sehat, ya sangat disayangkan. Dengan adanya penumpukan itu kan terjadi monopoli. Nah biar tidak terjadi monopoli yang punya kekuatan hanya pemerintah. Bagaimana agar pupuk tidak jatuh pada tangan tengkulak. Ini tugasnya pemerintah dan dinas terkait,” paparnya kemarin.

Syaiful menyayangkan lambannya dinas dan KP3 dalam menangkap indikasi ketidakberesan distribusi pupuk subsidi. Padahal faktanya kasus kelangkaan pupuk hampir terjadi setiap tahun dan tiap musim tanam tiba.

Kasus monopoli dan kebocoran itu sangat berdampak buruk merugikan petani. Sebab petani yang seharusnya mendapatkan pupuk bersubsidi malah tidak dapat dan dipindahtangankan dengan dijual umum.

“Akhirnya petani juga yang jadi korbannya. Selama ini petani selalu jadi korban, ketika waktu pemupukan pupuk sulit dan kurang, ketika panen raya harga anjlok. Harusnya dinas tegas menindak distributor atau pengecer yang nakal dan siapapun pihak yang terlibat. Agar kasus serupa tidak terus terulang,” tandasnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto mengatakan sebenarnya jeritan petani akibat indikasi pupuk subsidi bocor ke kios tak resmi itu sudah lama ia suarakan. Namun, hal itu tak pernah digubris oleh dinas terkait maupun produsen pupuk.

“Permasalahan itu kan terkait dulu yang ramai-ramai saya sampaikan itu. Saya pernah bilang di audensi dulu kalau banyak kios yang menjual pupuk bersubsidi, artinya di sini kios yang tidak resmi. Sudah sering saya sampaikan tapi dulu selalu dibantah. Sekarang sudah terbukti kan, kalau sudah begini mau bicara apa lagi!,” paparnya.

Legislator Partai Golkar itu menguraikan jeritan petani ketika pupuk subsidi menghilang yang sejak dulu mencuat, juga bukan sekadar hoax.

Ia menyebut harusnya ketika persoalan itu muncul, dinas terkait, pihak komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) dan produsen, segera bertindak.

Sebab menurutnya distribusi pupuk dari hulu sampai hilir atau sampai petani, sebenarnya menjadi tanggung jawab produsen dan pihak-pihak tersebut.

Bambang juga menyampaikan bahwa indikasi pupuk subsidi bocor ke kios ilegal itu sebenarbya sudah berjalan lama. Artinya kasus tersebut bukan hanya terjadi pada musim tanam ini saja. Wardoyo