Ternyata Penyebab Pejabat Korupsi Adalah Politik Berbiaya Tinggi, Ini Kata Bupati

WONOGIRI–Politik akan selalu berbiaya tinggi jika tidak ada tindakan tegas penyelenggara pemilu dan penegak hukum. Banyaknya praktek money politic di masa menjelang pemilu yang belum ditindak, akan menghasilkan output pemilu yang tidak berkualitas.

“Disinilah pintu awal terjadinya kasus-kasus kepala daerah yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan), terjadi penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, suap, dan korupsi,” ungkap Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menghadiri Sosialisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada 2018 di ruang Girimanik Kompleks Setda Wonogiri, Senin (26/2/2018).

Tak hanya itu, fenomena pelaksanaan kampanye di rumah ibadah, disertai ceramah yang isinya bersifat politik, serta mobilisasi dunia pendidikan selama ini sering terjadi di tengah masyarakat. Hal ini seringkali berpotensi memicu konflik dalam masyarakat.

“Penyelenggara harus berani melakukan penegasan. Baik KPU sebagai penyelenggara, Panwas sebagai pengawasan, dan aparat kepolisian sebagai penindak, harus sama-sama bersinergi,” tegas dia.

Menjamin terlaksananya pemilu yang tertib dan lancar bukanlah tanggung jawab KPU semata selaku pelaksana. Upaya memperbaiki kualitas pelaksanaan pemilu merupakan bagian dari proses penguatan demokrasi, serta mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien. KPU tidak bisa sendiri dalam mengupayakan tercapainya target partisipasi politik.

“Kalau bicara idealisme, bentuk pemerintahan ke depan mau seperti apa, ya dimulai dengan diadakannya sosialisasi seperti pada siang hari ini. Forum ini untuk kita saling melakukan perenungan dan saling mengingatkan, bahwa kontribusi peserta disini sangat besar dalam memberikan edukasi yang benar pada masyarakat. Ini tugas kita bersama,” imbuh dia.

Yang menjadi pertanyaan besar, imbuh Bupati, bagaimana upaya menggerakkan partisipasi masyarakat untuk bisa menyadari kalau mereka punya hak pilih dan mau menggunakannya. Pendidikan politik kepada masyarakat penting dilakukan untuk memerangi perilaku anti-demokrasi. Aris Arianto