JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Semarang

Ganjar Pranowo Siapkan Solusi Atasi Kekosongan Kelas

Gubernur Ganjar Pranowo. Foto/Humas
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id

SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Memasuki tahun ajaran baru 2020/2021, terjadi kekosongan kursi siswa di sejumlah sekolah negeri di Jawa Tengah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menemukan adanya kekosongan kursi siswa yang diterima pada PPDB Online 2020.

Kekosongan tersebut dikarenakan adanya peserta didik yang lebih memilih sekolah swasta meskipun diterima di sekolah negeri melalui PPDB Online. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, penghitungan terkait jumlah keseluruhan kekosongan itu masih dilakukan.

Hasil penghitungan akan digunakan sebagai acuan membuat kebijakan baru. Dalam hal ini pihaknya juga akan mengafirmasi masukan dari berbagai pihak terkait hasil PPDB seperti adanya anak yang tidak diterima di sekolah negeri padahal rumahnya dekat dengan sekolah.

“Ini masih diitung oleh teman-teman di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ternyata ada yang memilih sekolah swasta, jadi dia (peserta didik) diterima di sekolah negeri tetapi juga mendaftar di sekolah swasta. Nah yang kosong ini sedang diitung secara keseluruhan untuk nanti kita buatkan kebijakan khusus,” kata Ganjar Pranowo usai mengunjungi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Selasa (14/7/2020).

Ganjar menjelaskan, proses evaluasi setelah pelaksanaan PPDB online juga masih berlangsung di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Faktanya memang ada kekurangan dan kelebihan dari sistem tersebut. Ia mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini akan berupaya maksimal untuk hadir dan mencoba memberikan akses kepada anak-anak untuk sekolah.

Baca Juga :  Penerapan Protokol Kesehatan di Dunia Pendidikan Jadi Prioritas

“(Anak) yang tidak bisa tertampung coba kita carikan solusi. Pemprov Jateng tidak pernah berhenti,” jelasnya.

Hasil identifikasi memang persebaran sekolah tidak merata, maka ada sekolah jarak jauh. Pola SMA Negeri yang menggunakan sistem zonasi dan SMK Negeri dengan sistem prestasi juga menghadirkan subjektivitas tinggi dari calon siswa. Menurut Ganjar, ada calon siswa yang ingin mendaftar SMA Negeri dengan prestasi dan ada yang ingin mendaftar SMK Negeri dengan zonasi padahal keduanya berbeda.

“Akhirnya yang terjadi adalah ada satu sekolah, khususnya di SMK, (anak) di area sekolah kalah prestasinya dengan anak-anak dari luar (zonasi). Selanjutnya mereka tidak bisa mendapatkan sekolah, mungkin karena tidak mampu atau bisa ke swasta. Kalau memang ke swasta juga tidak apa-apa karena swasta kan juga harus diisi, tidak semua bisa di sekolah negeri, baik SMA maupun SMK,” ungkap Ganjar.

Salah satu solusinya adalah pemerintah mencoba mengisi kekosongan kelas itu dengan memberikan afirmasi. Terkait hal ini Ganjar menyampaikan harus ada regulasi yang adil. Regulasi itu yang sedang disiapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Baca Juga :  Ganjar Percepat Pembangunan KIT Batang, Targetkan 17 Investor Asing Mulai groundbreaking Januari 2021

Bentuk itu antara lain sekolah jarak jauh dan afirmasi untuk siswa yang paling dekat dengan sekolah karena di sekolah itu kursinya masih kosong. Bahkan Pemprov Jateng juga sudah melapor ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu terkait apakah bisa menambahkan rombongan belajar.

“Inilah yang selalu ada ikhtiar untuk menyelesaikan. Bahkan pada skenario terburuk kita mencoba koordinasi dengan sekolah swasta sehingga teman-teman justru punya semangat pribadi dari seluruh ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Ganjar.

Selain itu, Pemprov Jateng juga mulai menyiapkan anggaran untuk tahun depan agar dengan sistem zonasi tersebut persebaran bisa merata. Termasuk merancang ulang dengan membuat sekolah baru. Untuk sekolah baru akan dikoordinasikan dengan kabupaten/kota karena pada kenyataannya ada beberapa sekolah dasar (SD) yang sudah kosong.

“Sekarang kan piramida demografinya sudah berbeda, jadi anak-anak yang SD ini sudah mulai ke SMP maka kebutuhan SD-nya berkurang. Gedung-gedung ini sebenarnya bisa dikonversi menjadi gedung SMA atau SMK. Kalau kita bisa kerja samakan itu insyaallah persebarannya gampang,” katanya. Satria Utama